ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendukung program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermanfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang pelajar, khususnya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, ia menyoroti pentingnya keterlibatan petani lokal sebagai penyuplai bahan makanan dalam program MBG. Program ini saat ini sudah berjalan di sejumlah sekolah, mulai dari TK hingga SMA/SMK, yang tersebar di Kota Samarinda, Balikpapan, hingga Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurut Ananda, MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan pelajar, tetapi juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Lainnya :

• Damayanti Dorong Edukasi Seksual dan Perlindungan Perempuan di Kaltim0
• Damayanti Ajak Generasi Muda Manfaatkan Teknologi dengan Bijak0
• DPRD Kaltim Kawal Transformasi Pertambangan di Berau0
• Darlis Pattalongi Dorong Strategi Komprehensif Atasi Banjir Samarinda0
• Darlis Pattalongi Soroti Banjir di Loa Janan Ilir0

“Setelah turun ke lapangan melihat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan dapur Makan Bergizi Gratis, program ini ternyata juga membuka banyak lapangan pekerjaan, khususnya di Kaltim,” ujarnya.

Ia menilai program MBG menjadi peluang baik bagi petani lokal. Saat kunjungan ke dapur milik Pak Tigor di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memproduksi makanan untuk 3.500 siswa per hari, Ananda melihat bagaimana suplai bahan dari petani lokal meningkat.

“Dapur-dapur makan bergizi ini mendapat suplai bahan dari petani lokal. Permintaan suplai meningkat, sehingga menjadi prospek positif bagi petani untuk menambah produksi. Kontribusi petani lokal sangat penting dalam program MBG,” jelasnya.

Meski demikian, permodalan masih menjadi kendala bagi petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Oleh karena itu, Ananda meminta pemerintah memberikan kemudahan akses modal usaha bagi petani.

Ia juga menekankan perlunya perhatian dan pengawasan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat, Dinas Pertanian sebagai penyedia bahan pangan, dan Dinas Kesehatan untuk memantau nilai gizinya harus berperan aktif. Program ini juga sejalan dengan program swasembada pangan nasional,” pungkas Politikus PDI Perjuangan tersebut. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)