ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-34 Masa Sidang Tahun 2025 dengan agenda utama penandatanganan kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung pada Senin (8/9/2025) di Ruang Rapat Gedung Utama DPRD Kaltim ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mewakili Gubernur, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman.

Penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pimpinan DPRD Kaltim bersama Wakil Gubernur Seno Aji, sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Lainnya :

• Agusriansyah Ridwan Soroti Pendidikan yang Jauh dari Akar Budaya0
• Jahidin Apresiasi Kemajuan Penanganan Banjir di Samarinda0
• Andi Satya Dorong Mahasiswa Awasi Kebijakan Publik di Kaltim0
• Sugiono Tekankan Kolaborasi untuk Pembangunan Samarinda Pasca IKN0
• Sugiyono Dorong Samarinda Siap Hadapi Era IKN0

Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa pembahasan rancangan APBD 2026 dimulai dari penyampaian dokumen KUA dan PPAS oleh Pemprov Kaltim kepada DPRD. Dokumen tersebut kemudian dibahas secara intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim.

“Pembahasan ini berpedoman pada Peraturan DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 40 yang mengatur mekanisme pembahasan APBD,” jelas Hasanuddin.

Ia juga mengapresiasi sinergi dan kerja sama Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kaltim dalam menyusun rancangan KUA-PPAS secara komprehensif dan tepat waktu. “Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga kesepakatan ini dapat ditandatangani hari ini,” ujarnya.

Menutup rapat, Hasanuddin menyampaikan bahwa tahapan berikutnya adalah penyampaian nota penjelasan keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2026, yang akan dibahas dalam rapat paripurna mendatang. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)