ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendorong pemerintah daerah agar memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk para nelayan.

Usulan tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang saat rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan dan para kelompok nelayan.

Menurut BW sapaan akrabnya mengatakan, sebagian besar Masyarakat Kota Bontang adalah berprofesi sebagai nelayan. Mereka (nelayan) dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi saat melaut. Seperti halnya ketika terjadi insiden kecelakaan saat bekerja di laut.

Baca Lainnya :

• DPRD Bontang Minta Penyusunan Masterplan Banjir Melibatkan Warga0
• DPRD Bontang Kecewa Banyak Pejabat Pemkot Bontang Mangkir Rapat0
• Bahktiar Wakkang Minta Pemkot Bontang Pakai APBD Untuk Pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan 0
• Khawatir Longsor, Amir Tosina Minta Turap di Pemakaman Bontang Kuala Diperbaiki 0
• Banyak Infrastruktur di Bontang Kuala Rusak, Abdul Samad Sebut Pemerintah Terkesan Tutup Mata0

"Maka itu yang kita dorong, karena resiko kerja mereka juga cukup besar," ujarnya saat rapat, Senin (29/5/2023).

Ia pun mendorong agar Pemerintah Kota Bontang memberi jaminan berupa BPJS ketenagakerjaan kepada para nelayan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir angka kemiskinan. Seperti misalnya saat nelayan mengalami kecelakaan kerja (meninggal) dengan adanya BPJS tersebut keluarga ataupun anak yang ditinggalkan bisa terbantu.

"Jadi ini juga sebagai salah satu upaya untuk memutus angka kemiskinan. Minimal ada proteksi dari BPJS bisa diberikan kepada keluarganya" timpal BW. 

Adapun jumlah nelayan di Kota Bontang tercatat saat ini sebanyak 7 ribu orang. Jumlah tersebut diharapkan bisa dicover Pemkot Bontang melalui APBD. Sementara itu, jika dikalkulasikan 7 ribu nelayan dan besaran setoran BPJS untuk nelayan adalah Rp 16.800 selama per bulan, maka pemkot hanya perlu mengeluarkan Rp 1,4 miliar saja selama setahun.

"Saya rasa angka Rp 1,4 miliar itu tidak terlalu besar dengan jumlah APBD sekarang yang cukup banyak untuk mengcover jaminan BPJS untuk para nelayan. Sekiranya pasti akan berbanding lurus dengan harapan kita terhadap para nelayan," bebernya.

Pun program ini juga sudah diterapkan di daerah-daerah lain seperti nelayan Kutai Kartanegara (Kukar) sudah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD.  

"Bahkan daerah lain, memberikan perlindungan kepada nelayan sebanyak 70 ribu orang, bahkan mencapai 100 ribu orang itu di cover APBD. Sementara, Bontang hanya 7 ribu nelayan saya rasa bisalah itu pemerintah mengcover.  Jadi pemerintah  punya peranan penting dalam proteksi (perlindungan) untuk nelayan,” tandasnya.

Sementara itu, Muhamamd Amin Salah satu Kelompok Nelayan Sehati Berbas Pantai mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan ini sangat berguna dalam membantu keselamatan kerja mereka saat terjadi insiden ketika melaut. Maka dirinya berharap usulan ini bisa segera terealisasi.

"Jadi kalau ada BPJS ini kami merasa terlindungi saat bekerja. Karena memang sangat membantu dan berguna untuk kami para nelayan," terangnya. (Yy/An)