ANALOGNEWS.id, BONTANG - Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) bsia mengcover jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk nelayan menggunakan alokasi APBD.

Menurutnya, jumlah APBD yang dikeluarkan Pemkot Bontang untuk memberi bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi para Nelayan tidaklah terlalu besar.  

BW sapaan akrabnya menjelaskan, jika dikalkulasikan jumlah nelayan di Kota Bontang saat ini tercatat sebanyak 7 ribu orang. Maka jumlah 7 ribu nelayan dan besaran setoran BPJS untuk nelayan adalah Rp 16.800 selama per bulan, maka pemkot hanya perlu mengeluarkan Rp 1,4 miliar saja selama setahun.

Baca Lainnya :

• Khawatir Longsor, Amir Tosina Minta Turap di Pemakaman Bontang Kuala Diperbaiki 0
• Banyak Infrastruktur di Bontang Kuala Rusak, Abdul Samad Sebut Pemerintah Terkesan Tutup Mata0
• Dewan Apresiasi Rencana Dishub Bontang Akan Buat Satgas Parkir Liar0
• Bakhtiar Wakkang Turut Menyayangkan Gelaran Student Expo, Pemkot Bontang Dinilai Kurang Menyeleksi 0
• Bonus Atlet Belum Cair, BW: Itu Kewajiban Pemerintah, Harusnya Sudah Selesai 0

"Saya rasa angka Rp 1,4 miliar itu tidak terlalu besar dengan jumlah APBD sekarang yang cukup banyak untuk mengcover jaminan BPJS untuk para nelayan. Sekiranya pasti akan berbanding lurus dengan harapan kita terhadap para nelayan," ujarnya saat rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan dan para kelompok nelayan, Senin (29/5/2023).

Ketimbang harus menunggu dana CSR perusahaan, menurutnya terlalu lama dan rumit. Belum lagi ketika banyak regulasi baru yang berubah. Maka, BW lebih menyarankan agar dana CSR difokuskan untuk bantuan teknis ke nelayan, seperti bantuan perahu, peralatan melaut, maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). untuk mempermudah pekerjaan mereka (nelayan).

"Jadi iuran BPJS nelayan pakai APBD, dan dana CSR perusahaan dipakai untuk membantu kebutuhan nelayan. Karena banyak kejadian, berharap dari CSR perusahaan, tapi hanya bisa bertahan sekitar setahun. Setelahnya tidak ada kelanjutan di tahun berikutnya. Tentu saja kami tidak menginginkan hal itu terjadi,” ungkap Politikus Partai Nasdem ini.

Selain itu, diungkapkan BW, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan nelayan dengan alokasi anggaran menggunakan APBD tersebut juga sudah diterapkan di daerah tetangga, yakni di Kutai Kartanegara (Kukar).

"Di Kukar nelayan sudah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Bahkan di daerah lain, ada yang memberikan perlindungan kepada nelayan sebanyak 70 ribu orang, bahkan mencapai 100 ribu orang, yang semuanya itu di cover pakai APBD. Sementara, Bontang hanya 7 ribu nelayan saya rasa bisalah itu pemerintah mengcover," bebernya.

Upaya ini dinilai BW sebagai bentuk perhatian Pemkot Bontang  dalam memberikan proteksi (perlindungan) bagi nelayan. Maka ia meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Bontang agar bisa menindaklanjuti dan menjadi langkah awal dan tanggungjawab bersama. 

"Wilayah kita ini 70 persen laut, malu lah kita masa tidak ada bentuk perhatian kita terhadap para nelayan.  Ini tugas bersama untuk menjamin keselamatan para nelayan dan harus benar-benar direalisasikan agar bisa dirasakan masyarakat secara menyeluruh," tandasnya. (Ar/An)