- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kaltim Belum 20 Persen

Keterangan Gambar : Foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji (Ar)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Realisasi dana pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim baru mencapai sekitar 15 persen. Dewan berharap dapat ditingkatkan pada Perubahan APBD tahun 2022 ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengatakan dalam Perubahan APBD 2022 mendatang Pemprov Kaltim diharapkan dapat memenuhi realisasi anggaran hingga mencapai 20 persen.
Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah memerintahkan untuk anggaran pendidikan dialokasikan 20 persen baik dari APBD maupun APBN.
Baca Lainnya :
- Keterlambatan Lelang Disinyalir Penyebab Serapan Anggaran PUPR Rendah0
- Soroti RSUD AW Syahranie, Komisi IV DPRD Kaltim Sinyalir Banyak Persoalan Tak Selesai0
- Gedung Pandurata RSUD AW Syahranie Potensi Tak Selesai di 20220
- DPRD Katim Berencana Bentuk Pansus Pembahas Raperda Perubahan RTRW 2022-20240
- Ismail Bolong Mengaku Setor ke Petinggi Polri Terkait Pengamanan Tambang Ilegal di Kaltim0
Dengan pos anggaran yang ada maka ia meminta agar Pemprov Kaltim dapat lebih memaksimalkan alokasi anggaran untuk pendidikan tersebut apalagi diketahui dengan melihat kondisi nilai Perubahan APBD 2022 terjadi peningkatan.
"Harus dimaksimalkan mengingat hingga saat ini baru mencapai 15 persen sedangkan dalam amanat undang-undang alokasi wajib 20 persen," jelas Seno, Rabu (25/8/2022).
Seno menyebut setidaknya pengesahan Perubahan APBD ditargetkan hingga September mendatang.
Selain sektor pendidikan, infrastruktur juga turut didorong oleh pihaknya apalagi melihat KUA PPAS yang sudah ditandatangani mengalami penambahan sehingga mencapai angka Rp 15,1 triliun.
"Termasuk mengenai infrastruktur pedesaan serta jalan-jalan yang berstatus jalan provinsi," imbuhnya. (Ar/ADV/DPRDKaltim)










.jpg)
