- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ada Laporan Dugaan Dinasti di Perusda Kaltim, Komisi II : Kita Tindaklanjuti

Keterangan Gambar : Foto : Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menyebut bahwa pihaknya menerima surat dari masyarakat menyoal Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim yang diduga sebagai wadah yang diisi oleh sanak keluarga.
"Kita bakal menelusuri komponen Perusda yang domainnya Pemprov Kaltim ini," ucap pria yang akrab disapa Tio ini, Selasa (30/8/2022).
Tio menerangkan nantinya akan meminta struktur pengurus Perusda yang ada, supaya dari dewan juga dapat melakukan penelusuran dan pembuktian dari surat kritikan yang diajukan kepada komisinya.
Baca Lainnya :
- Raperda Kaltim Tentang Kesenian Disegerakan Rampung0
- Perubahan APBD Kaltim 2022 Melonjak Tajam, Dewan Harap Ada Tambahan untuk Infrastruktur0
- Potensi Inflasi Meningkat, DPRD Kaltim sebut Perlu Diantisipasi0
- Bantuan Sektor Infrastruktur dari APBN Meningkat0
- Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kaltim Belum 20 Persen0
"Tentu kami akan bekerja, surat ini juga akan kami tembuskan ke Pemprov Kaltim agar dapat menjadi perhatian, kemudian kami juga akan meminta susunan jajaran pengurusnya, tapi diakui untuk menelusuri aduan tentang dinasti itu kemungkinan juga akan sulit kecuali ada kartu keluarganya," akunya.
Menurut dia, hal terpenting yakni perusda dapat produktif baik itu dari kegiatan, pendapatan serta rapat memetakan potensi bisnis yang dapat digali.
"Sekalipun di dalam Perusda itu ada saudaranya atau anaknya tapi mereka memiliki kapasitas di bidang itu menurut saya tidak masalah yang penting bisa produktif," sebut Tio.
Hal seperti ini lanjut Tio, merupakan tamparan keras bagi Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim agar dapat bekerja lebih baik lagi. Maka dari itu ia mengharapkan agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan dan memberi kritikan yang membangun agar kedepannya lebih baik lagi. (Ar/ADV/DPRDKaltim)










.jpg)
