ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menyebut fokus utama dari skema evaluasi terhadap penggunaan APBD adalah bagaimana menyusun strategi guna mengantisipasi terjadinya SiLPA alias Selisi Lebih Penggunaan Anggaran yang berlebihan terhadap APBD.

Seno Aji mendorong Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk  bertanggung jawab atas tugas evaluasi ini.

Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya SiLPA pada APBD tahun 2024. Sehingga dalam hal ini kami mendorong proses lelang harus dijalankan secara efektif terutama pada proyek-proyek berskala besar.

Baca Lainnya :

• Hadapi Persaingan Pasar, Legislator Kaltim dorong UMKM di Kaltim Tingkatkan kualitas Produksi0
• Pansus Trantibumlinmas Lakukan Kunjugan Kerja Di Kota Bontang0
• Komisi IV DPRD Kaltim Kembali Bahas Draft Perubahan Perda PUG0
• Sejumlah Provinsi Bekerjasama Sukseskan Pembangunan IKN0
• Penempatan Guru P3K Tak Sesuai, Rusman Ya\'qub Dorong Perbaikan Sistem Dapodik0

Dalam upaya menangani potensi SiLPA, Seno mengungkapkan bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal akan diimplementasikan, terutama untuk proyek-proyek besar.

Namun, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya SiLPA yang signifikan masih ada pada tahun ini.

"Langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pada  pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur," ungkap Seno aji, beberapa waktu lalu.

Ia pun meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi SiLPA dan yakin situasinya akan lebih optimal tahun depan," pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)