ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program jaminan kesehatan dianggap masih belum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Padahal, APBD yang digelontorkan sebanyak 10 persen untuk sektor kesehatan di daerah.

"Informasi terkait jaminan kesehatan sangat perlu untuk disosialisasikan secara merata khusunya bagi setiap masyarakat Kalimantan Timur," imbau Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji belum lama ini. 

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui terkait jaminan kesehatan, itu diakibatkan penyebaran informasi yang belum merata, sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut.

Baca Lainnya :

• Puji Setyowati Prihatin Terhadap Kebakaran Pabrik Smelter Nikel yang Menelan Korban Jiwa0
• Sambut IKN, DPRD Kaltim Dorong Pengembangan SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan0
• Nidya Listiyono Dukung Gedung Dispora Lama Jadi Museum0
• Ketua HMI Cabang Sangatta Tuntut Kapolres Minta Maaf ke Semua Peserta Aksi0
• Kunjungi Polres Usai Demo, Kader HMI Sangatta Tuntut Ketua Cabang Mundur0

Seno berharap peran pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu bekerja sama secara optimal demi kesejahteraan masyarakat khusunya di sektor kesehatan.

“Semoga ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang sulit mendapatkan akses memperoleh jaminan kesehatan,” harapnya.

Oleh karena itu, Seno menegaskan kenaikan anggaran APBD tetap harus mengikuti konsekuensi belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, inspektorat, dan lainnya.

“Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang lain setelah belanja-belanja wajib diselesaikan terlebih dulu,” tutupnya Adv/DPRD Kaltim)