SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian serius pada aspek keselamatan peserta didik melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Regulasi ini disiapkan untuk memastikan sekolah memiliki sistem perlindungan yang memadai saat menghadapi bencana alam maupun non-alam.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan raperda tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sejumlah sekolah yang berada di kawasan rawan banjir, tanah labil, hingga bangunan yang belum memenuhi standar keselamatan optimal.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Setujui Pemekaran Sungai Pinang, Pelayanan Publik Diharapkan Lebih Efektif0
• Jalan Hulu Kutim Jadi Sorotan, Pemuda Muara Ancalong Dorong Tindakan Nyata0
• Jalan Rusak Singa Geweh: Ketika Masalah Kecil Menjadi Sorotan Besar0
• Komisi III DPRD Samarinda Minta Penyesuaian Tarif Fokus pada Usaha Menengah ke Atas0
• Polemik Kompensasi Proyek Terowongan, DPRD Dorong Penyelesaian dalam Waktu Dekat0

“Selama ini kesiapsiagaan sekolah masih bersifat sukarela. Melalui perda ini, kami ingin memastikan perlindungan siswa menjadi kewajiban yang diatur secara jelas dan terukur,” ujar Rohim, Selasa (9/12/2025).

Raperda ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kesiapsiagaan pra-bencana, prosedur penanganan saat bencana, hingga langkah pemulihan pascakejadian. Standar yang disusun mencakup jalur evakuasi, alat keselamatan, sistem peringatan dini, serta pelatihan bagi tenaga pendidik.

Menurut Rohim, keselamatan siswa tidak cukup hanya dengan bangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di lingkungan sekolah.

“Guru dan tenaga kependidikan harus dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi situasi darurat. Itu menjadi bagian penting dari regulasi ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan raperda telah memasuki tahap akhir dan akan segera melalui proses harmonisasi sebelum dibawa ke sidang paripurna DPRD Samarinda untuk pengesahan.