ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menghadiri peluncuran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Senin (21/7/2025), mewakili Pimpinan DPRD Kaltim. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional pembentukan 80.081 koperasi desa dan kelurahan yang diresmikan serentak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya, Sapto menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi simpul strategis ekonomi rakyat. “Ini bukan sekadar peluncuran simbolik. Koperasi Merah Putih hadir menyentuh seluruh desa dan kelurahan, agar masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyebut koperasi sebagai ujung tombak rantai pasok kebutuhan dasar masyarakat. “Mulai dari pangan, bahan baku, gas elpiji, minyak goreng, hingga layanan kesehatan bisa ditangani koperasi. Ini momentum membangun sistem distribusi yang adil dan berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Yusuf Mustafa Ajak Ormas di Kaltim Bersinergi Dukung Pembangunan dan Kebhinekaan0
• Sayid Muziburrachman Ajak Pemuda Kaltim Perangi Narkoba: “Jangan Jadi Korban, Jadilah Solusi”0
• Kebakaran Big Mall Samarinda Picu Desakan Perda Penanggulangan Kebakaran0
• Anggota DPRD Kaltim Kritik Sentralisasi Distribusi Pupuk Subsidi: Tak Sesuai Kebutuhan Petani Daerah0
• Sulasih Hadiri Penutupan MTQ Kaltim ke-45, Kutai Timur Raih Juara Umum0

DPRD Kaltim, khususnya Komisi II, berkomitmen mengawal regulasi dan anggaran bagi pertumbuhan koperasi serta UMKM. Sapto juga menyoroti pentingnya penguatan SDM, pendampingan, dan pengawasan agar koperasi berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

Peluncuran Koperasi Merah Putih di Lempake berlangsung serentak dengan sejumlah daerah seperti Klaten, Sulawesi Selatan, dan OKU Timur. Di Samarinda, kegiatan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Kaltim Harum, disaksikan Wakil Gubernur Seno Aji, Forkopimda, Sekda Sri Wahyuni, serta para tokoh daerah.

Sebelum acara utama, rombongan menyempatkan mengunjungi stan UMKM dan perbankan. Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan sembilan perjanjian kerja sama (PKS) antara koperasi, BUMN, BUMD, dan Pemprov Kaltim dengan sejumlah mitra kerja. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)