ANALOGNEWS.id, PPU– Pada hamparan lahan kering di Babulu dan Waru, petani memungut sisa panen dengan serba keterbatasan. Traktor dan pompa air yang seharusnya menopang produktivitas, bagi sebagian masih menjadi barang mewah. Di sela deretan tantangan itulah Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menegaskan pentingnya sinergi konkret untuk merawat identitas daerah sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur.

Bagi Syahrudin, sektor pertanian di PPU bukan sekadar daftar program kerja atau deretan angka dalam dokumen APBD. Ia menyebut, sejak lama daerah ini dibesarkan oleh kultur bertani yang menghidupi ribuan keluarga. Namun, kegigihan petani kerap tak seiring dengan kepastian dukungan yang memadai.

“Ya tinggal dinas terkait mengajukan. Kita butuh datanya, berapa luas lahan, kelompok taninya berapa. Selama itu jelas, pasti kita support,” ujarnya, di sela diskusi evaluasi program pertanian di gedung DPRD.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Kritik Pola Pertanian Seremonial, Syahrudin: Jangan Hanya Sibuk Demplot0
• DPRD PPU Dorong Bank Daerah Terlibat Permudah Akses Pupuk Subsidi0
• DPRD PPU Dorong Revisi RTRW, Mahyuddin: Warga Jangan Jadi Korban Tata Ruang0
• Banyak Usaha Dekat IKN Diduga Belum Lengkap Izin, DPRD PPU: Jika Perlu, Hentikan Sementara0
• Progres Pemekaran Desa di PPU Terancam Molor, DPRD Minta Kepastian Regulasi Tapal Batas0

Pernah ada harapan besar ketika pemerintah daerah terdahulu menyiapkan skema pembiayaan melalui perbankan daerah. Lewat dana investasi yang ditanamkan Pemda di salah satu bank, petani didorong bisa mencicil alsintan dan pupuk. Namun, kebijakan itu tak sepenuhnya menjangkau kelompok tani yang paling membutuhkan.

“Sudah ada kredit alat pertanian dan pupuk lewat dana itu. Tapi evaluasinya harus jelas, supaya makin banyak petani yang bisa merasakan manfaat,” kata Syahrudin.

Di matanya, cita-cita modernisasi pertanian tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan traktor atau program percontohan yang sekali jadi lalu hilang. Yang lebih mendesak adalah keberlanjutan: memastikan petani paham cara merawat mesin, cara mengelola pupuk, serta cara mengakses pembiayaan tanpa terjebak prosedur berbelit.

“Jangan sampai branding lumbung pangan ini hanya slogan. Yang penting sekarang, datanya harus akurat, programnya harus tepat sasaran,” ucapnya.

Bagi Syahrudin, komitmen terhadap pertanian bukanlah buah dari visi bupati semata. Sejak masa-masa awal pembentukan kabupaten, sektor ini selalu menjadi fondasi ekonomi lokal.

“Saya kira ini sudah lama menjadi perhatian. Kita harus konsisten. Kalau petaninya sudah mau berubah, pemerintahnya jangan setengah hati,” tutupnya.

Di atas tanah yang kian menua dan iklim yang makin tak menentu, harapan untuk masa depan pertanian PPU berdiri di persimpangan: antara jargon pembangunan dan upaya sungguh-sungguh menjadikannya kekuatan nyata.(Adv)