ANALOGNEWS.id, PPU – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, melontarkan kritik tajam terhadap pola kebijakan pertanian pemerintah daerah yang dinilai lebih banyak berhenti di seremoni percontohan tanpa arah pengembangan yang berkelanjutan.

Menurut Syahrudin, pendekatan program yang hanya mengandalkan kegiatan demplot (demonstration plot) justru membuat perhatian pemerintah terpecah dan tidak fokus pada upaya perbaikan menyeluruh sektor pertanian.

“Kita ini terlalu banyak demplot-demplot, akhirnya tidak ada konsentrasi untuk mengarah ke perbaikan pertanian yang lebih mendasar,” ujar Syahrudin.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Dorong Bank Daerah Terlibat Permudah Akses Pupuk Subsidi0
• DPRD PPU Dorong Revisi RTRW, Mahyuddin: Warga Jangan Jadi Korban Tata Ruang0
• Banyak Usaha Dekat IKN Diduga Belum Lengkap Izin, DPRD PPU: Jika Perlu, Hentikan Sementara0
• Progres Pemekaran Desa di PPU Terancam Molor, DPRD Minta Kepastian Regulasi Tapal Batas0
• Pemekaran Desa di PPU Berpotensi Ubah Peta Politik, DPRD: Hak Pilih Masyarakat Harus Dijaga0

Ia menilai keberhasilan uji coba pupuk di lahan kering beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa sektor pertanian bisa ditingkatkan jika ada pendampingan yang konsisten. Namun, keberhasilan semacam itu kerap berakhir hanya menjadi laporan proyek tanpa kelanjutan nyata.

“Ternyata memang bagus hasilnya, walaupun tanahnya kering, hasil panennya masih bagus. Tapi kalau pemerintah tidak secara sustainable memberikan bantuan, ya percuma,” tegasnya.

Syahrudin menekankan bahwa pembenahan sektor pertanian membutuhkan kebijakan yang berpihak secara nyata, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga infrastruktur pendukung. Salah satu yang ia soroti adalah minimnya pembangunan jaringan irigasi yang langsung menyasar areal pertanian masyarakat.

“Kalau parit-parit kecil yang langsung ke lahan pertanian ini dibangun, itu sangat membantu. Tapi kita sering berhenti hanya di perencanaan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung masalah kewenangan yang kerap menjadi alasan lambannya pembangunan infrastruktur pertanian, padahal kebutuhan di lapangan sudah mendesak.

“Kalau parit primer itu memang kewenangan pusat. Tapi pemerintah daerah juga harus kreatif mengisi ruang kebijakan agar petani terbantu,” tambah Syahrudin.

Dalam pandangannya, reformasi pola dukungan pertanian tak bisa lagi sebatas proyek-proyek jangka pendek yang berorientasi pada seremoni. Ia mendesak agar ada peta jalan kebijakan yang memastikan sektor pangan di PPU tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing.

“Jangan cuma sibuk percontohan, tapi tidak menyelesaikan akar masalah,” pungkasnya. (Adv)