- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Mahasiswa PMII Desak DPRD Kaltim Bentuk Pansus Dana Divestasi KPC

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC-PMII) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut transparansi serta penyelesaian sejumlah persoalan strategis yang dinilai merugikan masyarakat.
Tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dana divestasi kompensasi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp280 miliar, yang disebut belum sepenuhnya dilunasi. Massa juga mendesak DPRD turun tangan menyelesaikan konflik antara PT KPC dan masyarakat adat terkait penggusuran lahan.
Anggota DPRD Kaltim, Subandi, yang menemui langsung para demonstran, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltim akan membahas persoalan ini secara internal dan meneruskannya ke Komisi I yang membidangi urusan hukum. “Tuntutan adik-adik PMII ini adalah bentuk check and balance dari masyarakat. Kami akan menindaklanjutinya,” tegas politisi PKS itu.
Baca Lainnya :
- Reza Fachlevi Tegaskan Peran Strategis BKPRMI pada Milad ke-480
- Andi Satya: IPM Tinggi, Tapi Pembangunan Belum Merata0
- Firnadi Ikhsan Dorong Inovasi Infrastruktur di Hulu Mahakam0
- Sugiyono Dorong Pemerintah Paser Ajukan Listrik dan PJU ke Pemprov Kaltim0
- Agusriansyah Ridwan Dorong Peta Jalan Pengembangan Pemuda Kaltim Pasca-Tambang0
Sementara itu, Ketua PKC-PMII Kaltim, Said, menekankan pentingnya penyelesaian segera agar masyarakat tidak terus dirugikan, terutama terkait akses jalan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. “Kami mendesak DPRD Kaltim untuk memanggil PT KPC dan menuntut pertanggungjawaban atas rusaknya akses masyarakat. Kalau perlu, cabut saja izinnya,” serunya dalam orasi.
PKC-PMII berharap DPRD Kaltim bergerak cepat dan tegas agar persoalan tidak berlarut-larut, sehingga masyarakat kembali dapat menikmati infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
