- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Komisi II Soroti Kinerja Perusda
Ditemukan kasus korupsi di dalam perusda?

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II Nidya Listiyono
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kaltim menyoroti kinerja seluruh perusahaan daerah (Perusda) Kaltim. Ketua Komisi II Nidya Listiyono mengatakan telah ditemukan kasus korupsi di dalam perusda, maka itu semua kembali ke keimanan masing-masing pribadi.
“Yang paling berat itu ya, ini bicara iman saja lagi. Kalau bicara orang, semuanya bisa tergoda lah. Kira-kira begitu,” terang Nidya sapaannya, Rabu (22/2/2023).
Nidya mengatakan sejauh ini selalu menggaungkan langkah-langkah preventif dan mitigasi ke para pemangku kepentingan, yakni pemilik saham perusda.
Baca Lainnya :
- Potensi Penambahan PAD dari Pengurangan Emisi Karbon, Sutomo: Kaltim Beruntung0
- Wacana Pembangunan Teras Samarinda Diapresiasi Anggota DPRD Kaltim0
- Infrastruktur Minim Sebabkan Banyaknya Desa Tertinggal di Kaltim0
- Masih Ada Wilayah Tak Teraliri Air PDAM di Samarinda, Nidya Listiyono Segera Tindaklanjuti0
- Nidya Listiyono Serap Aspirasi Warga Rawa Makmur Samarinda0
“Proses seleksi direksi perusda itu kan harus terbuka, transparan, akuntabel, dan harus dipilih orang-orang yang punya kapasitas dan kredibilitas. Integritas juga paling penting,” ungkapnya.
Setidaknya dikatakan Nidya, Standard Operational Procedure (SOP) di suatu perusda bisa dijalankan dengan baik. Jika kemudian ada yang terpeleset ke sebuah kasus rasuah, maka itu bergantung pada masing-masing personal.
Nidya berharap nantinya DPRD Kaltim bisa dilibatkan dalam proses seleksi para calon direksi perusda.
“Di fit and proper misalnya. Supaya rekam jejaknya bisa terkoneksi ke kami. Memang ada second opinion ya, baik dari tim panitia seleksi (pansel), DPRD juga ada yang mewakili. Jadi kami bisa sama-sama menyeleksi,” harapnya.
“Ya harapannya, perusda-perusda yang hari ini ada, bisa menjaga kredibilitasnya. Sebab sampai saat ini masyarakat terus memonitor Anda,” sambungnya.
Menurutnya, Perusda yang bersih dan transparan saja tak cukup. Selain itu, perusda juga memang dituntut untuk dapat menghasilkan.
"Jika sekadar bersih dan transparan tapi tak menghasilkan pun bakal jadi pertanyaan besar di benak masyarakat," tutup dia. (Ar/An/Adv)










.jpg)
