- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Komisi I DPRD Kaltim Evaluasi Program dan Kebutuhan SDM Lima OPD

Keterangan Gambar : Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama lima perangkat daerah, yakni Inspektorat Daerah, Disdukcapil, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama lima perangkat daerah, yakni Inspektorat Daerah, Disdukcapil, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim, Rabu (13/8/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I, Salehuddin, dengan agenda evaluasi program kerja serta rencana kegiatan tahun 2025.
Salehuddin menjelaskan, forum ini digelar untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi OPD, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kegiatan dan anggaran benar-benar memberi manfaat.
Komisi I juga menyoroti transisi kelembagaan dari DKP3A menjadi Disdukcapil Kaltim yang berdampak pada perpindahan kantor dan sarana prasarana. Menurut Salehuddin, perlu ada kepastian agar perubahan kelembagaan tidak menghambat pelaksanaan program.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Tinjau Proyek Jalan Tering–Ujoh Bilang Sepanjang 26 Km0
- DPRD Kaltim Bahas Revisi Perda dan Arah Bisnis Perusda0
- DPRD Kaltim Dorong Regulasi Jalan Tambang dan Alur Sungai untuk Tambah PAD0
- DPRD Kaltim Ingatkan Bahaya Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan0
- DPRD Kaltim Hormati Putusan MK soal Pemilu dan Pilkada0
Dalam rapat, kebutuhan SDM auditor di Inspektorat Kaltim mendapat perhatian khusus. Komisi I meminta BKD menjadikan penambahan auditor sebagai prioritas untuk memperkuat fungsi pengawasan. “Kita ingin pengawasan berjalan maksimal,” tegas Salehuddin.
Selain itu, Komisi I mendorong BKD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan SDM profesional di seluruh OPD. Hal ini dinilai penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program yang realistis dan sesuai kapasitas masing-masing OPD.
Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, menambahkan bahwa perencanaan program harus matang dan tidak sekadar formalitas. “Kalau tidak realistis, hasilnya tidak maksimal. Kita ingin program yang benar-benar bermanfaat dan tidak mubazir,” ujarnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
