- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Komisi I DPRD Kaltim Evaluasi Program dan Kebutuhan SDM Lima OPD

Keterangan Gambar : Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama lima perangkat daerah, yakni Inspektorat Daerah, Disdukcapil, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama lima perangkat daerah, yakni Inspektorat Daerah, Disdukcapil, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Sekretariat DPRD Kaltim, Rabu (13/8/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I, Salehuddin, dengan agenda evaluasi program kerja serta rencana kegiatan tahun 2025.
Salehuddin menjelaskan, forum ini digelar untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi OPD, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kegiatan dan anggaran benar-benar memberi manfaat.
Komisi I juga menyoroti transisi kelembagaan dari DKP3A menjadi Disdukcapil Kaltim yang berdampak pada perpindahan kantor dan sarana prasarana. Menurut Salehuddin, perlu ada kepastian agar perubahan kelembagaan tidak menghambat pelaksanaan program.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Tinjau Proyek Jalan Tering–Ujoh Bilang Sepanjang 26 Km0
- DPRD Kaltim Bahas Revisi Perda dan Arah Bisnis Perusda0
- DPRD Kaltim Dorong Regulasi Jalan Tambang dan Alur Sungai untuk Tambah PAD0
- DPRD Kaltim Ingatkan Bahaya Alih Fungsi Lahan terhadap Ketahanan Pangan0
- DPRD Kaltim Hormati Putusan MK soal Pemilu dan Pilkada0
Dalam rapat, kebutuhan SDM auditor di Inspektorat Kaltim mendapat perhatian khusus. Komisi I meminta BKD menjadikan penambahan auditor sebagai prioritas untuk memperkuat fungsi pengawasan. “Kita ingin pengawasan berjalan maksimal,” tegas Salehuddin.
Selain itu, Komisi I mendorong BKD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan SDM profesional di seluruh OPD. Hal ini dinilai penting untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program yang realistis dan sesuai kapasitas masing-masing OPD.
Anggota Komisi I, Baharuddin Demmu, menambahkan bahwa perencanaan program harus matang dan tidak sekadar formalitas. “Kalau tidak realistis, hasilnya tidak maksimal. Kita ingin program yang benar-benar bermanfaat dan tidak mubazir,” ujarnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
