ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menegaskan, berkurangnya pendapatan daerah bukan hanya dipicu turunnya Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga anjloknya opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor.

“Kami memprediksi dampak penurunan ini bisa mencapai 18 persen,” ungkap Hasanuddin dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kantor DPRD Kaltim.

Ia menjelaskan, DBH dari sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) juga diproyeksikan turun sekitar 21 persen. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi stabilitas keuangan daerah pada tahun mendatang.

Baca Lainnya :

• APBD Kaltim 2026 Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Strategi Efisiensi0
• DPRD Kaltim Desak Inpres Atasi Tambang Ilegal0
• DPRD Kaltim Dorong Stadion Samarinda 0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Kurangi Ketergantungan Fiskal0
• DPRD Kaltim: Pendapatan Daerah Masih Bergantung pada Dana Perimbangan0

Hasanuddin menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak terus bergantung pada migas dan minerba sebagai sumber utama pendapatan. Menurutnya, perlu ada terobosan agar pendapatan daerah lebih beragam dan berkelanjutan.

“Potensi di sektor jasa, industri pengolahan, dan alternatif pendapatan lainnya harus mulai dimaksimalkan,” jelas Hasanuddin. Ia menilai, inovasi pengelolaan pendapatan menjadi langkah penting menghadapi tantangan fiskal.

Sebagai penutup, Hasanuddin menambahkan bahwa efisiensi belanja dan penetapan program prioritas harus menjadi kunci agar pembangunan di Benua Etam tetap berjalan berkesinambungan, meski anggaran yang tersedia semakin terbatas. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)