ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Dari Rp20 triliun pada tahun ini, APBD diprediksi hanya berada di kisaran Rp18 triliun pada tahun depan.

Kondisi tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim yang digelar di Gedung E, Kantor DPRD Kaltim. Agenda utama pertemuan adalah membicarakan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Ketua Banggar DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan rapat tidak hanya fokus pada penyusunan KUA-PPAS, tetapi juga merumuskan strategi keuangan daerah agar tetap mampu menopang pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Desak Inpres Atasi Tambang Ilegal0
• DPRD Kaltim Dorong Stadion Samarinda 0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Kurangi Ketergantungan Fiskal0
• DPRD Kaltim: Pendapatan Daerah Masih Bergantung pada Dana Perimbangan0
• DPRD Kaltim Temui Massa Aksi Mahakam0

Menurutnya, penurunan proyeksi APBD dipicu berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas serta penerapan kebijakan opsen pajak daerah. “Kondisi ini harus direspons dengan langkah strategis agar tidak berdampak pada pelayanan publik,” tegasnya.

Hasanuddin menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dengan fokus pada program prioritas, termasuk pembangunan sektor hilirisasi yang dinilai mampu mendongkrak perekonomian daerah.

Ia menegaskan, meski menghadapi keterbatasan dana, pemerintah daerah tidak boleh menghentikan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat. “Pembangunan harus tetap berjalan, meski dengan anggaran terbatas,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)