ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Penurunan kemandirian fiskal Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) mencatat, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kaltim pada kuartal I/2025 turun menjadi 55,56 persen. Angka ini melemah dibanding periode sebelumnya yang mencapai 59,04 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terhadap dana transfer pusat semakin besar. Situasi ini dinilai perlu segera ditangani agar keuangan daerah lebih sehat dan mandiri.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan Pemprov harus segera menjawab tantangan ini dengan langkah konkret. “Pemprov tidak boleh terus bergantung pada pusat, melainkan harus berupaya maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim: Pendapatan Daerah Masih Bergantung pada Dana Perimbangan0
• DPRD Kaltim Temui Massa Aksi Mahakam0
• DPRD Kaltim Gelar Paripurna Ke-33, Bahas Empat Agenda Utama0
• DPRD Kaltim Dorong Lulusan Miliki Keterampilan Khusus0
• DPRD Kaltim Tunggu Kepastian Pemangkasan Anggaran Hingga 75 Persen0

Ia menilai, selama ini Pemprov terlalu fokus pada kinerja perusahaan daerah (Perusda), padahal peran OPD juga harus diperkuat untuk memperluas basis pendapatan.

Menurut Sabaruddin, masih banyak potensi besar yang belum digarap serius, salah satunya pajak alat berat. Jika dikelola dengan baik, pajak tersebut bisa menjadi sumber pemasukan signifikan bagi daerah.

Ia pun mendorong Pemprov segera menyiapkan regulasi yang memudahkan penagihan PAD. Dengan begitu, langkah peningkatan pendapatan bisa berjalan paralel, baik melalui optimalisasi sektor pajak maupun perbaikan tata kelola Perusda. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)