- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Jahidin Ungkap Penyebab Maraknya Konflik Lahan di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin mengungkapkan penyebab maraknya konflik lahan yang sering terjadi di kaltim yang melibatkan antara masyarakat dan perusahaan.
Jahidin mengatakan bahwa, sampai saat ini begitu banyak aduan mengenai konflik lahan yang masuk ke komisi I DPRD Kaltim, khususnya yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, pihaknya akan terus memproses laporan tersebut untuk di tindaklanjuti.
"Laporan-laporan teresebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Tapi diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang akan berpotensi membuat konflik akan berlarut-larut," ungkap jahidin, belum lama ini.
Baca Lainnya :
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Maraknya Perusahaan Tambang Yang Abaikan Reklamasi0
- Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sampaikan Program Prioritas Menyongsong Pemindahan IKN 0
- Komisi IV DPRD Kaltim Akan Mengawasi Proses Pembayaran Jasa Pelayanan Medis0
- Samsun Ikut Menanggapi Penetapan Tersangka Ketua KPK0
- Salehuddin Dorong Pemda Berperan Aktif Aplikasikan Teknologi Kesehatan Telemedicine0
Lanjutnya, Politisi PKB ini juga mengatakan bahwa, tidak sepenuhnya juga permasalahan tersebut adalah kesalahan masyarakat, Karena sejatinya juga ada beberapa hak-hak masyarakat yang juga perlu di penuhi.
"Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, Jahidin menyarankan agar pihak perusahaan juga harus tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan.
"Sejauh ini ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan prosedur, menggarap lebih awal lahan masyarakat. Padahal diatasnya ada hak-hak masyarakat misalnya, hak tanam dan tumbuh," pungkasnya. (Adv)










.jpg)
