ANALOGNEWS.ID - Ibu Kota Negara (IKN) dipastikan akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya di wilayah Penajam Paser.

Untuk itu, dibutuhkan seorang yang akan menjabat sebagai Kepala Badan Otorita IKN baru di Kaltim.

Kepala Badan otorita ini akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Sejumlah nama disebut-sebut akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan itu.

Baca Lainnya :

• Tabrak Flyover, Bus di Padang Panjang Terpisah dengan Atapnya0
• Artis Cantik Ini Resmi Jadi Pemilik Klub Persikota0
• Raker KONI Kaltim Berlangsung Ricuh0
• Ekonom Khawatir Kas Negara Tidak Cukup Biayai Proyek IKN di Kaltim0
• Pemerintah Akan Hapus Honorer, Ini Sistem Outsourcing yang Akan Diterapkan0

Sayangnya, tak ada Tokoh Kaltim disebutkan oleh Jokowi. Hal ini menuai sorotan dari berbagai kalangan di Kalimantan Timur.

Pasalnya, ada beberapa Tokoh Kaltim yang kini berkiprah di Jakarta, yang dianggap layak untuk mengisi posisi Kepala Badan Otorita IKN baru.

Salah satunya adalah Dr. Ir. H. Muhammad Nurdin, MT. yang kini menjabat sebagai staf ahli menteri bidang pengembangan wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ketua Korps Alumni HMI Kota Bontang, Basir, S.Pi.,M.Si menyebutkan, tokoh Kaltim sekelas Muhammad Nurdin sangat tepat untuk menjabat sebagai Kepala Badan Otorita IKN baru.

Muhammad Nurdin menurutnya sudah malang melintang di dunia birokrasi, khususnya yang mengurusi persoalan pengembangan suatu wilayah.

''Orang Kalimantan ada juga yang layak. Bahkan menurut kami, tokoh sekelas Pak Muhammad Nurdin, paling ideal untuk amanah itu,'' kata Basir.

Senada dengan itu, Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) kota Bontang, Muhammad Arisaldi Ahdar mengatakan, posisi Kepala Otorita IKN Baru tidak boleh dijabat oleh sembarang orang. Ada banyak variabel yang harus dimiliki.

Selain memiliki pengalaman, pejabat Kepala Otorita IKN Baru juga harus memiliki pemahaman tentang wilayah, karakter dan budaya yang ada di Kaltim.

''Presiden semestinya tidak asal menunjuk orang. Nama-nama yang sudah disebut Pak Presiden mungkin punya pengalaman, tetapi belum tentu memahami karakter, wilayah, dan budaya yang ada di IKN baru,'' jelas Pengurus Badko HMI Kaltimtara ini.

Sekedar diketahui, Muhammad Nurdin yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan di Kalimantan Timur, adalah pria kelahiran, Samarinda, 10 Mei 1964. Ia tercatat pernah menduduki jabatan Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI tercatat pada tahun 2011 sampai dengan 2014.

Lalu kembali dipercaya menjadi Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi RI, Oktober 2014 hingga Mei 2015.

Lalu pada Mei 2015-26 April 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Litbang, Diklat dan Informasi, Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi RI.

Tercatat pada 27 April 2017 hingga sekarang, M. Nurdin menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi RI.  (*)