ANALOGNEWS.ID - Ekonom Senior Faisal Basri  mengungkapkan kekhawatirannya terkait Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan memasuki tahap pembangunan. 

Dia meragukan kas negara tidak cukup mendanai 0embangunan IKN senilai Rp 466 triliun. Menurutnya, Indonesia masih dalam keadaan darurat dimana pemerintah harusnya fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Akan Hapus Honorer, Ini Sistem Outsourcing yang Akan Diterapkan0
• Oknum ASN di Ketapang Lempar Bom Molotov di Lokasi Pelantikan Pejabat 0
• Selain Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Juga Dilaporkan Terkait Perbudakan0
• Apa Itu Ransomware? Acak-acak Sistem Keamanan Siber Bank Indonesia 0
• Pemkot Bontang Akan Bangun Mall Pelayanan Publik Berlantai 40

"Kita dalam 5 tahun ke depan nggak ada uang untuk IKN. IKN jangan diutak atik, selesaikan dulu keadaan darurat. Keadaan darurat kita ya Covid ini. Ini yang penting menurut saya. 5 tahun kita harus fokus pada pemulihan," ujarnya akhir pekan lalu.

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan berjalan sesuai rencana. Segala kebutuhan kini disiapkan agar pembangunan berlanjut dan tidak terjadinya mangkrak.

"Tidak akan mangkrak," kata Suharso kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (26/1/2022) malam.

Keberadaan UU IKN yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi alasan di balik optimisme tersebut.

"Ini adalah bagian dari kepastian bagaimana dalam hal ini dengan peraturan perundang-undangan dan business opportunity," ujar Ia pun memastikan kalau pemindahan IKN akan melibatkan para investor. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri.

Nilai proyek ini amat besar, namun akan berjalan dalam 20-25 tahun ke depan. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara, namun porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta.

Sederet investor pun sudah menunjukkan ketertarikan kepada IKN. Baik dari Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat (AS) hingga Singapura.

"Pasti mereka masuk di tempat-tempat yang menjanjikan tingkat produktivitas yang tinggi. Karena kan kita membuat klaster-klaster di sana kan, bukan hanya residensial, bukan hanya di perkantoran, tapi ada juga di daerah komersial, bisa juga di industri," kata Suharso.

"Ini ibarat kita membuka sebuah kawasan yang baru dengan insentif yang luas," lanjutnya. (Red/AN)