- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Realisasi Belanja Tahun 2023 Mencapai 84,18 Persen

ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3) DPRD Kutai Timur (Kutim), Fitri menyampaikan, apresiasi terhadap capaian penyerapan APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Kutim sebesar 84,18 persen.
Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis ( 13/6/2024).
Dalam laporan pemerintah, tercatat, realisasi belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp7,54 triliun dari total ABPD 2023 Kutai Timur 2023 sebesar Rp8,96 triliun. Capaian 84,18 persen itu diperuntukkan untuk belanja operasional pemerintah dan belanja modal. “Diharap dapat meningkatkan pembangunan daerah, sehingga dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Baca Lainnya :
- Realisasi PAD Tak Capai Target, Dewan Kutim Soroti Kinerja BUMD dan Perusda 0
- Angka Pengangguran Masih Tinggi, Dewan Soroti Sistem Penerimaan Tenaga Kerja Lokal0
- DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna Ke-26, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 20230
- Sayid Anjas Dorong Peningkatan PAD Lewat Penarikan Pajak dan Retribusi Parkir0
- Layanan Rehabilitasi Sosial untuk Lansia DSPM Bontang0
Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran belanja modal, mengingat dapat menjadi ladang investasi daerah, melalui aset pemerintah yang dapat memberikan deviden dalam jangka panjang.
“Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal, agar mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” terangnya.
Ia menilai, dalam pembangunan perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif. Agas masalah-masalah yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan, melalui program kerja yang tepat sasaran. “Kita sebagai legislatif akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan atas kinerja pemerintah. Sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Views: 917










.jpg)
