ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Lahan-lahan produktif di Kalimantan Timur diminta agar diperhatikan, guna mencegah maraknya alih fungsi lahan yang banyak menjadi kawasan pertambangan.      

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menjelaskan bahwa sejauh DPRD Kaltim telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

"Pemerintah pusat juga ada mengeluarkan peraturan menteri soal serupa. Secara regulasi sudah ada, tinggal menunggu bagaimana implementasinya ," ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Sambut IKN, Samsun Dorong Program Pengembangan SDM 0
• Pastikan Ketersediaan Pangan, Komisi II DPRD Kaltim Lakukan RDP bersama Dinas PPKUKM0
• Finalisasi Draft Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016, Komisi IV DPRD Kaltim Gelar Rapat Kordinasi0
• Rusman Yaqub Mengajak Mahasiswa S1 PIN Unmul Pratikum Mata Kuliah di DPRD Kaltim0
• Raperda Tratibumlinmas telah memasuki tahap finalisasi Draft, Harun Al Rasyid : Akan Segera di Prose0

Dia menjelaskan, langkah memberikan  perlindungan terhadap lahan-lahan produktif pertanian ini sangat penting, apalagi mengingat konsekuensi dari krisis pangan di masa mendatang yang tentunya akan sangat berdampak buruk.

"Alih fungsi lahan pertanian ke sektor-sektor lain seperti tambang dan perumahan bisa berdampak buruk pada ketahanan pangan daerah," sebut Samsun.

Lebih lanjut, Polisi PDIP Kaltim ini juga mengatakan, bahwa banyak lahan-lahan pertanian produktif di Kaltim yang justru habis karena dialihfungsikan untuk tambang, perumahan, dan hal-hal komersil lainnya. 

"Maka dari itu jika ada lahan pertanian yang dialihkan menjadi tambang, maka oknum yang mengalihfungsikan tersebut  harus harus mengganti rugi  sebanyak tiga kali lipat. Dimana itu sudah diatur di dalam regulasi," tegas Samsun.

Kemudian ia juga mengaku akan memberikan bantuan bagi siapapun yang tetap konsisten menjaga lahan pertaniannya.

"Supaya produktif harus diberi irigasi yang cukup dibangunkan embung, jalan wisata. Itu bagian insentif karena menjaga lahan pertanian," ungkapnya.(Adv/DPRD Kaltim)