SAMARINDA – Fungsi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di kawasan Citra Niaga menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Peninjauan lapangan Komisi III DPRD mengungkap bahwa sistem penerangan di kawasan tersebut belum sepenuhnya mendukung aktivitas publik pada malam hari, meskipun berada di jantung kota.

Citra Niaga yang dikenal sebagai ruang interaksi masyarakat, kawasan ekonomi kreatif, dan pusat kegiatan malam dinilai membutuhkan standar pencahayaan yang memadai. Namun di lapangan, intensitas cahaya LPJU terlihat lebih rendah dibandingkan penerangan di sejumlah ruas jalan utama lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya menyoroti kondisi fisik lampu, tetapi juga ketepatan perencanaan dan pilihan teknologi penerangan yang digunakan.

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Samarinda Nilai Tiang LPJU Tak Layak, Berisiko bagi Keselamatan Pengguna Jalan0
• DPRD Samarinda Dorong Penataan Penerangan Jalan sebagai Bagian Wajah Kota0
• DPRD Samarinda Dorong Penguatan Sistem Pencegahan Kekerasan terhadap Anak0
• Revisi Pajak Daerah Dinilai Berorientasi pada Peningkatan Layanan Publik0
• DPRD Wanti-wanti Dampak Sosial Penataan SKM, Jangan Ciptakan Kantong Kemiskinan Baru0

“Kami ingin memastikan fasilitas publik ini benar-benar mendukung fungsi kawasan. Citra Niaga bukan sekadar jalur lalu lintas, tapi ruang publik yang hidup sampai malam,” ujar Deni, Selasa (16/12/2025).

Berdasarkan hasil pengecekan, pengelolaan LPJU di kawasan Citra Niaga berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Sistem penerangan yang digunakan merupakan lampu bertenaga surya (solar cell) yang dipasang bersamaan dengan penataan kawasan dan instalasi kabel bawah tanah.

Namun DPRD menilai, penggunaan teknologi tersebut perlu dievaluasi kembali agar selaras dengan tingkat aktivitas dan kebutuhan ruang publik. Teknologi ramah lingkungan, menurut Deni, tetap harus memenuhi standar pencahayaan yang memadai.

“Teknologinya mungkin baik, tapi yang harus dilihat apakah spesifikasinya sudah tepat untuk kawasan seperti ini. Kalau cahayanya tidak cukup, maka fungsi penerangan tidak tercapai,” tegasnya.

DPRD juga akan meminta penjelasan lebih lanjut terkait perencanaan anggaran, spesifikasi teknis, serta standar pencahayaan yang diterapkan di Citra Niaga. Ruang publik strategis, menurutnya, tidak boleh mengalami kompromi pada aspek kenyamanan dan keamanan.

Komisi III DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem LPJU di kawasan tersebut.

“Kalau ingin Citra Niaga hidup di malam hari, maka penerangannya harus mendukung. Ini soal kenyamanan, keamanan, dan wajah kota,” pungkas Deni.