- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD PPU Minta Perhatikan Hak Anak dalam Program Kerja Pemerintah Daerah

Keterangan Gambar : Thohiron, anggota DPRD PPU. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap hak-hak anak dalam penyusunan program kerja dan kebijakan pembangunan. Thohiron, anggota DPRD PPU, menegaskan pentingnya memasukkan kepentingan anak dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah. Hal ini penting karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan membawa daerah ini maju di masa depan,” ujar Thohiron.
Thohiron menyoroti beberapa aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam program yang berkaitan dengan anak, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai adalah hak dasar yang harus terpenuhi.
Baca Lainnya :
- DPRD PPU Gencarkan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba0
- Ketua DPRD PPU, Raup Muin Minta Program Kebersihan Tanpa Embel-Embel Adipura0
- Anggota DPRD PPU Soroti Penerapan Perda PUG0
- Wahid Desak Kepastian Nasib Desa di Sepaku Pasca IKN0
- Pentingnya Birokrasi yang Memanfaatkan Digitalisasi di PPU0
“Anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan pendidikan yang layak. Kita tidak boleh mengabaikan aspek ini dalam perencanaan pembangunan,” tambahnya.
Dalam aspek pendidikan, Thohiron menyarankan agar pemerintah daerah memperluas akses pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi bisa menikmati hak belajar yang sama.
Menurutnya, sekolah-sekolah di wilayah PPU perlu dibekali dengan fasilitas yang memadai dan program-program yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Peran masyarakat juga penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun program kerja yang terintegrasi dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan hak-hak anak. Dengan adanya kolaborasi yang baik, Thohiron optimistis bahwa hak-hak anak di Kabupaten PPU dapat terlindungi dan terpenuhi dengan lebih optimal.
“Ini adalah investasi jangka panjang bagi daerah kita. Jika hak-hak anak diperhatikan dengan baik sejak dini, maka kita sedang menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tutup Thohiron. (Adv)










.jpg)
