ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Akses jalan yang masih berupa tanah dan terbatasnya ketersediaan air bersih di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi fokus perjuangan serius bagi Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel. Legislator dari daerah pemilihan Kubar-Mahulu ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur dasar di kedua kabupaten tersebut.

"Banyak jalan di Kubar dan Mahulu masih berupa tanah, yang rawan rusak parah saat musim hujan," kata Ekti.

Ekti menjelaskan, jalan yang belum memadai menghambat berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses ekonomi dan pendidikan hingga layanan kesehatan. Kendaraan ambulans atau petugas medis kerap kesulitan menjangkau lokasi-lokasi yang terdampak jalan buruk.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Penuh Pembangunan PLTA 300 MW di Mahulu0
• Debat Zonasi Memanas Jelang SPMB 2025/2026: DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Kualitas Sekolah0
• Dua Pasien RSUD AWS Samarinda Terindikasi COVID-19, DPRD Kaltim Masyarakat Tetap Waspada 0
• Pupuk Indonesia Temui Para Petani Perbatasan Republik Indonesia - Papua Neugini0
• Bimtek DPRD Kaltim di Yogyakarta: Dorong Penguatan Good Governance dan Sinergi Eksekutif-Legislatif0

Selain infrastruktur jalan, Ekti juga menyoroti masalah air bersih di Mahulu yang hingga kini belum banyak dijangkau jaringan PDAM. Ia mengakui topografi pegunungan dan keterpencilan wilayah menjadi tantangan utama dalam distribusi air. 

"Kami sangat berharap agar jaringan distribusi air bersih bisa diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus segera ditangani," tegasnya.

Menurut Ekti, DPRD Kaltim memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang selama ini tertinggal dari sisi infrastruktur dasar. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan dan akses air bersih bukanlah janji kosong, melainkan tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang telah lama kurang mendapatkan perhatian.

Dengan kolaborasi antara legislatif dan pemerintah provinsi, Ekti optimis persoalan ini dapat menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan rencana aksi program ke depan.

"Saya tegaskan, ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Kubar dan Mahulu," tutupnya.