- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kaltim Minta Pemprov Jangan Terburu-Buru Susun Dokumen RKPD

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud, mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak terburu-buru menyusun dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Menurutnya, dokumen rancangan RKPD itu perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.
Diketahui saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, melakukan penyusunan rancangan awal dokumen RKPD. Sedangkan hingga saat ini Perda RTRW Kaltim 2023-2042 belum disetujui antara Pemprov dan DPRD.
"Penyesuaian itu diperlukan mengingat ada penanganan infrastruktur dan aksesibilitas berdasarkan tata ruang. Baik RTRW yang sudah disahkan atau yang akan disahkan," kata Hasan Masud, Kamis (16/3/2023).
Baca Lainnya :
- Dewan Kaltim Apresiasi Raihan Peringkat Pertama pada APBD Award 20230
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Tanamkan Pentingnya Membayar Pajak Daerah0
- Dewan Kaltim Minta Kuota Beasiswa Merata di Seluruh Daerah 0
- Pembangunan IPA di Bontang Terkendala Lahan0
- Plat Kendaraan Dari Luar Daerah yang Beroperasi di Kaltim Kembali Disorot 0
Hasan menegaskan jangan sampai rancangan RKPD yang disusun secara terburu-buru, justru tidak sesuai dengan tata ruang.
"Jangan sampai nanti tidak sesuai dengan RTRW pusat, provinsi dan daerah. Maka ini perlu penyesuaian," tegasnya.
Selain itu, Hasan Masud juga mendorong seluruh OPD harusnya memiliki program strategis yang relevan dengan keberadaan IKN.
"Kami berharap daerah yang beririsan langsung dengan IKN, seperti PPU, Paser, Kukar, dan Balikpapan, harus memperoleh penguatan program," pungkasnya. (Ar/An/Adv)










.jpg)
