ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pihaknya tengah memilah program prioritas agar tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan tahun ini.

Reza menekankan pentingnya menjaga program strategis yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas. “Kita berharap kebijakan strategis dan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dihapus. Program ini harus dipertahankan karena menyangkut kebutuhan orang banyak,” ujarnya.

Ia juga menilai sinkronisasi program pemerintah provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting agar selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, visi dan misi gubernur serta wakil gubernur terpilih nantinya perlu terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan tersebut.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dorong Kemandirian Pangan Samarinda0
• Ketua DPRD Kaltim Tekankan Peran Strategis Pers dalam Demokrasi dan Pembangunan IKN0
• DPRD Kaltim Soroti Penggunaan Jalan Umum untuk Hauling Batu Bara di Kutai Timur0
• DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Ketahanan Pangan di Tengah Ketergantungan Impor0
• DPRD Kaltim Bahas Dua Ranperda Strategis Soal BUMD dalam Paripurna ke-310

“Harapan kita di tahun 2026, program pemerintahan baru bisa digabungkan melalui RPJMD yang selaras dengan RPJPD, sehingga perencanaan lebih baik lagi,” jelasnya.

Terkait detail efisiensi anggaran, Reza mengaku belum dapat memaparkan secara rinci. Namun ia memastikan Komisi III DPRD Kaltim akan segera mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendengarkan langsung program-program yang terdampak refocusing.

“Akan kita maksimalkan untuk mempertahankan kegiatan strategis, seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya air (SDA), cipta karya, serta perumahan dan permukiman,” ungkapnya.

Ia menegaskan, program yang menyangkut fasilitas umum, prasarana, dan utilitas harus tetap menjadi prioritas. “Di bidang SDA, misalnya irigasi pertanian, kemudian cipta karya, hingga perumahan dan permukiman yang menyangkut fasilitas umum dan utilitas, itu tetap kita pertahankan,” tegasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)