ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Kaltim akan memfasilitasi persoalan sengketa lahan antara Kodam VI Mulawarman dengan masyarakat Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. 

Anggota DPRD Kaltim, Bagus Susetyo menerangkan sudah selayaknya sebagai perwakilan rakyat tak ingin ada persoalan terjadi berlarut-larut dan menimbulkan konflik yang panjang apalagi ini antara masyarakat dan institusi negara.

"Kita berharap DPRD segera melakukan RDP dengan menghadirkan Kodam VI Mulawarman bersama perwakilan warga. Kasihan, mereka ini masyarakat kecil yang tidak tau apa-apa," katanya, Senin (6/3/2023).

Baca Lainnya :

• Persetujuan Substansi Terbit, Pansus RTRW Kaltim Jadwalkan Agenda Pengesahan0
• Tak Kenal Lelah, DPRD Kaltim Minta Tenaga Kerja Lokal Dilibatkan Dalam Pembangunan IKN0
• Miris, Masih Ada Bangunan Sekolah di Kaltim Tak Layak Digunakan0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Bedah Tuntas Empat Konsensus Kebangsaan Bernegara0
• Komisi I DPRD Kaltim Minta Pemprov Serius Selesaikan Ganti Rugi Lahan Warga di Jalan Nusyirwan Ismai0

Bagus menilai, salah satu faktor Provinsi Kaltim terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena Kaltim dianggap menjadi provinsi yang tentram, aman serta kondusif.

Dengan adanya konflik, maka Bagus mengharapkan agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik. Walaupun sengketa lahan yang melibatkan masyarakat kecil sudah kerap terjadi di Bumi Etam.

"Hal inilah kemudian yang perlu kita jaga, bersama pemerintah perlu terus menciptakan rasa aman di tengah kehidupan sosial masyarakat," tutur Bagus.

Ketua DPD Rel Estate Indonesia (Rei) Kaltim itu menginginkan adanya kepastian penyelesaian masalah ini agar tidak ada upaya intimidasi oleh oknum tertentu. Karena menurutnya masyarakat harus dijaga keselamatannya.

"Kalau memang legalitas lahan warga benar maka segera lakukan ganti rugi, tetapi perlu dilihat kembali lagi dokumen-dokumennya seperti apa," pungkasnya. (Ar/Adv)