ANALOGNEWS.id, Samarinda - Tim Rencana Kerja dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan rapat kerja sama bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, di Ballroom Hotel Blue Sky Balikpapan, Sabtu (18/3/2023).

Dalam kegiatan itu, anggota DPRD Kaltim bersama dengan BPKAD membahas mengenai rencana kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Pangan Nasional (Lemhanas). 

“Jadi bentuk kerjasamanya MoU, Lemhanas memberikan pelatihan dan pendidikan tentang wawasan kebangsaan kepada seluruh anggota DPRD,” ucap Sarkowi.

Baca Lainnya :

• Ketua Komisi III Sambut Baik Rencana Pembangunan Kereta Api di Kaltim0
• Pembangunan IPA Disebut Solusi Atasi Krisis Air Bersih di Bontang0
• Legislator Kaltim Minta Pemkab Paser Perhatikan Kondisi Infrastruktur Jalan Menuju Desa0
• Ketua Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemprov Tegaskan Jangan Ada Perusda \'Tidur\'0
• Ketua DPRD Kaltim Dukung Wacana Pengadaan Kereta Api, Tetapi Minta Infrastruktur Jalan Tetap Diperha0

Sarkowi juga mengaku bahwa kegiatan ini juga sekaligus sebagai sosialisasi kebangsaan yang dilakukan DPRD Kaltim kepada masyarakat. 

“Yang bertujuan setiap kita mampu menjadi contoh dan suri tauladan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pancasila dan UUD 1945,” sebut Sarkowi.

Sarkowi menyatakan bahwa dari sosialisasi kebangsaan itu, hasil evaluasinya menunjukkan hasil positif baik dari segi respon masyarakat, maupun dari segi peningkatan pemahaman.

“Tim Renja akan melakukan rapat dengan Pansus Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan guna memberikan masukan agar pelaksanaan program sosialisasi kebangsaan bisa dimasukan rancangan draf raperda agar mendapatkan payung hukum,” kata Sarkowi.

Sementara itu, Baharuddin Demmu menambahkan, bahwa pihaknya mendesak pihak pemerintah agar segera membuat MoU atau kerjasama antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Pemprov Kaltim terkait pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

“Akhirnya karena tidak ada kejelasan masyarakat banyak meminta LBH Unmul dan mereka mengaku kewalahan dan akhirnya meminta alumni mahasiswa yang pengacara untuk membantu,” ungkapnya.

Berkaitan itu, kasus paling banyak adalah perceraian, dan banyak yang tidak mampu membayar pengacara sehingga diperlukan lembaga bantuan hukum secara gratis. Untuk itu, dirinya mendorong untuk segera bentuk kerjasama antara pemerintah dengan LBH.

“Agar jangan lagi ada masyarakat yang karena kurang faham atas surat menyurat menjadi persoalan dikemudian hari. Perlu pemahaman dan pendampingan dari wadah dari LBH yang telah bekerjasama dengan pemerintah,” pungkasnya. (Ar/An/Adv)