ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kasus dugaan pencabulan terhadap tujuh santri laki-laki di salah satu pondok pesantren di Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil diungkap Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim). Atas kinerja itu, DPRD Kaltim menyampaikan apresiasi tinggi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai keberanian TRC PPA dalam mendampingi korban sejak awal menjadi bukti nyata bahwa solidaritas masyarakat berperan penting dalam mendorong terungkapnya kasus-kasus berat. “Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan TRC PPA. Ini menunjukkan peran masyarakat sipil sangat membantu penegakan hukum,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak boleh dipandang sepele. Darlis mengingatkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa jadi hanyalah fenomena gunung es. “Yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil, sementara masih banyak yang luput dari perhatian,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kaltim Luncurkan Program GBA untuk MBR0
• DPRD Kaltim Dorong Subsidi Silang untuk Program Pendidikan Gratis0
• DPRD Dukung Kenaikan CSR Perusahaan Batu Bara di Kaltim0
• DPRD Kaltim Soroti Penyusunan KUA-PPAS 20260
• DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pajak Sebelum Kenaikan PBB0

Darlis juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pondok pesantren maupun sekolah berasrama (boarding school). Menurutnya, pemerintah dan lembaga terkait harus lebih serius memastikan keamanan serta perlindungan anak.

Ia menekankan bahwa pemulihan psikologis korban harus menjadi prioritas. Anak-anak ini adalah korban, dan negara wajib hadir melindungi mereka. “Pendampingan dan perlindungan berkelanjutan harus diberikan agar mereka dapat pulih secara fisik dan mental,” tegasnya.

DPRD Kaltim berharap langkah-langkah pengawasan dan perlindungan ini tidak berhenti pada kasus ini saja, tetapi menjadi acuan bagi kebijakan yang lebih luas demi menjamin keselamatan anak-anak di seluruh lembaga pendidikan di provinsi ini. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)