ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Janji kampanye program pendidikan gratis atau Gratispol dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya bisa diwujudkan di lapangan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyebut ekspektasi masyarakat yang tinggi saat masa kampanye kerap berbenturan dengan realitas kebijakan. Menurutnya, visi dan misi kandidat kepala daerah tidak serta-merta dapat langsung diturunkan menjadi program nyata.

“Ketika masyarakat mendengar tema kampanye tentang pendidikan gratis, asumsi yang muncul adalah semua biaya akan ditanggung pemerintah. Padahal, tidak sesederhana itu,” imbuh Darlis.

Baca Lainnya :

• DPRD Dukung Kenaikan CSR Perusahaan Batu Bara di Kaltim0
• DPRD Kaltim Soroti Penyusunan KUA-PPAS 20260
• DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pajak Sebelum Kenaikan PBB0
• Sarkowi: Penegakan Hukum Butuh Aturan, Aparat, dan Kesadaran Masyarakat0
• DPRD Desak Pusat Beri DBH Batu Bara Lebih Adil untuk Kaltim0

Ia menilai agar janji kampanye tetap memberi manfaat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu menyusun kebijakan yang lebih realistis. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah menerapkan pola subsidi silang.

Dengan skema ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa menikmati pendidikan gratis sepenuhnya, sementara keluarga mampu tetap ikut menanggung sebagian biaya sesuai kapasitas ekonomi. “Subsidi silang akan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, sehingga yang benar-benar membutuhkan bisa terbantu,” tegasnya.

Akhirnya, Darlis menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mendorong kebijakan yang memberikan jaminan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di masa mendatang. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)