ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi aparat dan kesadaran masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V. Zahry, saat ditemui belum lama ini.

Menurutnya, keberhasilan hukum di Indonesia, termasuk di Kaltim, bertumpu pada tiga aspek utama: aturan atau legal substance, aparat penegak hukum atau legal structure, serta dukungan masyarakat atau legal culture. “Ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Sarkowi menjelaskan, legal substance adalah keluaran sistem hukum berupa peraturan dan keputusan yang menjadi pedoman bagi pengatur maupun yang diatur. Sedangkan legal structure merujuk pada kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi hukum tersebut.

Baca Lainnya :

• DPRD Desak Pusat Beri DBH Batu Bara Lebih Adil untuk Kaltim0
• Ketua DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Minta Sumber Pendapatan Baru0
• APBD Kaltim 2026 Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Strategi Efisiensi0
• DPRD Kaltim Desak Inpres Atasi Tambang Ilegal0
• DPRD Kaltim Dorong Stadion Samarinda 0

Lebih jauh, legal culture menurutnya adalah nilai, sikap, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung berjalannya sistem hukum. Tanpa budaya hukum yang kuat, aturan dan aparat tidak akan berjalan optimal.

“Aturannya sudah ada, tapi kalau aparat tidak konsisten, sulit juga. Apalagi kalau masyarakat cuek atau bahkan bisa dimanfaatkan, kondisi akan semakin parah,” tegasnya.

Sarkowi menekankan bahwa penguatan ketiga aspek itu harus menjadi prioritas bersama agar penegakan hukum di Kaltim bisa berjalan adil, tegas, dan benar-benar berpihak pada masyarakat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)