ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim dipandang sebagai langkah krusial dalam merumuskan arah keuangan daerah tahun depan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan forum tersebut menjadi pintu masuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang lebih realistis dan adaptif dengan kondisi fiskal.

Ekti menekankan bahwa anggaran juga harus berpihak pada kepentingan masyarakat. “Dokumen ini harus menjadi fondasi APBD yang transparan, responsif, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD),” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pajak Sebelum Kenaikan PBB0
• Sarkowi: Penegakan Hukum Butuh Aturan, Aparat, dan Kesadaran Masyarakat0
• DPRD Desak Pusat Beri DBH Batu Bara Lebih Adil untuk Kaltim0
• Ketua DPRD Kaltim Soroti Penurunan APBD 2026, Minta Sumber Pendapatan Baru0
• APBD Kaltim 2026 Diproyeksi Turun, DPRD Dorong Strategi Efisiensi0

Ia menilai kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar rencana anggaran yang dihasilkan tidak hanya mampu merespons tantangan ekonomi, tetapi juga memperkuat arah pembangunan jangka panjang.

Ekti menambahkan, kualitas penyusunan anggaran harus diperhatikan agar setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran. Penganggaran berbasis kinerja menjadi kunci agar setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Transparansi mutlak diperlukan demi memastikan visi pembangunan daerah dapat tercapai,” pungkasnya, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan TAPD dalam penyusunan APBD 2026. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)