Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang memastikan program perlengkapan sekolah gratis tetap menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pendidikan masyarakat. Meski kondisi keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program, bantuan bagi peserta didik tetap diupayakan berlanjut.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan keberadaan program tersebut memiliki dampak langsung bagi keluarga. Bantuan perlengkapan sekolah dinilai dapat membantu orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa harus menanggung seluruh biaya dari kantong pribadi.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengevaluasi kemampuan anggaran daerah agar program yang telah berjalan dapat dipertahankan.

Baca Lainnya :

“Kita tentu harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, tetapi kebutuhan anak-anak untuk sekolah tetap menjadi perhatian. Yang penting program yang menyentuh masyarakat seperti ini terus kita upayakan,” ujar Neni, Kamis (10/9/2026).

Pada 2026, Pemkot Bontang mengalokasikan Rp24,27 miliar untuk program perlengkapan sekolah gratis. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 19.970 siswa SD dan 9.850 siswa SMP.

Paket bantuan mencakup seragam, sepatu, tas, hingga buku tulis. Untuk pengadaan seragam, pemerintah menyiapkan Rp7,27 miliar bagi siswa SD dan Rp3,73 miliar bagi siswa SMP.

Sementara kebutuhan sepatu sekolah berbahan mesh dialokasikan Rp4,4 miliar untuk siswa SD dan Rp2,17 miliar untuk siswa SMP.

Untuk tas sekolah model punggung, anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,26 miliar bagi siswa SD dan Rp1,61 miliar bagi siswa SMP.

Adapun pengadaan buku tulis mencakup 19.970 paket untuk siswa SD dengan anggaran Rp1,2 miliar serta 9.850 paket untuk siswa SMP senilai Rp595,92 juta. Buku tersebut menggunakan desain sampul khusus atau kustom.

Neni menilai bantuan perlengkapan sekolah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan barang bagi siswa, tetapi juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga akses pendidikan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan pendidikan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah.

“Setiap tahun pasti kami evaluasi. Selama ruang fiskalnya memungkinkan dan manfaatnya memang besar bagi masyarakat, tentu akan kami pertahankan,” pungkasnya.