Analognews.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Ketidakpastian transfer pemerintah pusat dan potensi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kota Bontang Tahun 2026 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, Senin (21/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya menyusun APBD berdasarkan kondisi fiskal saat ini, tetapi juga menyiapkan sejumlah skenario apabila pendapatan transfer tidak sesuai dengan proyeksi.

Baca Lainnya :

Salah satu perhatian utama ialah potensi kurang bayar DBH sebesar Rp402,58 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keberlangsungan program dan pelayanan publik sepanjang 2027.

Di sisi lain, pemerintah daerah diarahkan melakukan efisiensi pada belanja yang bersifat pendukung. Sejumlah komponen seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, konsumsi rapat, seminar, hingga jasa konsultansi menjadi bagian yang dapat dievaluasi untuk menekan belanja.

Sekretaris Daerah Kota Bontang menyampaikan bahwa efisiensi tersebut harus diarahkan pada belanja yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Ruang efisiensi harus kita maksimalkan pada belanja pendukung, sehingga anggaran yang tersedia dapat lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Dengan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp1,953 triliun, Pemkot Bontang memproyeksikan PAD mencapai Rp390,13 miliar dan pendapatan transfer pusat sekitar Rp1,534 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp2 triliun dengan dukungan penerimaan pembiayaan Rp50 miliar yang bersumber dari SiLPA.

DPRD juga mendorong Pemkot memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui digitalisasi penerimaan, pemutakhiran basis data wajib pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih optimal.

Selain pendapatan, sejumlah pembangunan strategis tetap menjadi perhatian dalam rancangan APBD 2027. Di antaranya pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, penataan jalan dan trotoar, sarana olahraga, pengendalian banjir, perbaikan drainase, serta penguatan tebing sungai.

Program pemberdayaan ekonomi juga diarahkan kepada UMKM, pekerja lokal dan pelaku ekonomi informal. Pemkot turut didorong mengoptimalkan dukungan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

DPRD meminta tujuh program unggulan daerah yang masuk dalam rancangan APBD 2027 dilengkapi indikator dan target capaian yang jelas. Dengan begitu, keterbatasan anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki ukuran keberhasilan dan manfaat yang dapat dipantau.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap program harus memiliki target yang jelas. Kita ingin anggaran yang tersedia benar-benar dapat diukur hasilnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan fraksi dalam pandangan umum.

Selain persoalan fiskal, Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) melalui Sumardi turut menyoroti penguatan layanan kesehatan mental masyarakat. Perhatian diarahkan pada deteksi dini, penanganan hingga sistem rujukan bagi kelompok rentan.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam didampingi Wakil Ketua Joni Alla Padang. Hadir pula Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Wakil Wali Kota Agus Haris, Pj Sekda Akhmad Suharto, jajaran kepala OPD dan unsur pemerintahan lainnya.

Pandangan umum fraksi selanjutnya diserahkan kepada Pemkot Bontang sebagai bahan pembahasan pada tahapan persidangan berikutnya.