Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran Program Pro RT Plus yang kembali dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, setiap penggunaan dana di tingkat RT diminta benar-benar memiliki manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan besaran anggaran Pro RT Plus saat ini mengalami penyesuaian dan berada di kisaran Rp20 juta untuk setiap RT. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memastikan dana yang tersedia digunakan secara tepat sasaran.

Neni telah meminta Inspektorat terlibat sejak tahap perencanaan dengan melakukan asesmen terhadap usulan kegiatan yang diajukan masing-masing RT.

Baca Lainnya :

“Jangan sampai setelah anggarannya digunakan baru kita melihat apakah sesuai atau tidak. Dari awal harus sudah dikawal agar penggunaannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Neni, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, usulan pemanfaatan dana di tingkat RT cukup beragam. Sejumlah RT mengusulkan pengadaan perlengkapan seperti tenda dan kursi, sementara usulan lainnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk peternakan dan pembelian bibit.

Neni menilai setiap usulan perlu disesuaikan dengan ketentuan program serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ia mencontohkan pengadaan perlengkapan RT yang dapat digunakan berulang kali dan dicatat sebagai aset daerah dapat menjadi salah satu bentuk pemanfaatan yang memiliki manfaat berkelanjutan.

“Kalau barangnya bisa dipakai berkali-kali dan tercatat sebagai aset, manfaatnya tidak berhenti setelah satu kegiatan. Itu yang juga perlu dipertimbangkan oleh RT,” katanya.

Sementara untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi, Neni meminta pengelola di tingkat RT tidak hanya melihat dari sisi usulan, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan kegiatan serta kesesuaiannya dengan aturan.

Terlebih, dengan nilai anggaran yang kini lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, setiap program perlu dipilih berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang paling nyata.

Neni juga mengingatkan agar RT tidak menjalankan kegiatan yang berada di luar nomenklatur atau ketentuan penggunaan dana Pro RT Plus.

“Kalau memang tidak ada dasar dan tidak sesuai dengan ketentuan program, jangan dipaksakan. Kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Mengenai kelanjutan Pro RT Plus pada 2027, Neni belum memberikan kepastian terkait besaran maupun skema anggarannya. Kebijakan tersebut akan kembali melihat kondisi keuangan daerah dan kemampuan APBD.

“Untuk tahun depan kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah. Prinsipnya program tetap dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan ruang fiskal yang tersedia,” pungkasnya.