ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dana sisa Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun 2024 sebesar Rp3,5 miliar tidak akan sia-sia. Dana tersebut kini telah dialokasikan ulang untuk membantu mahasiswa baru di tahun ajaran 2025. Hal ini diungkapkan oleh Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim.

Dana sebesar Rp3,5 miliar itu nantinya akan digunakan untuk menutup Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang mulai berkuliah di perguruan tinggi wilayah Kaltim pada September 2025.

“Jangan khawatir, dananya tetap dimanfaatkan. Hanya saja mekanismenya sekarang berubah. UKT akan dibayarkan langsung ke kampus, bukan lagi ke rekening mahasiswa,” jelas Darlis.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Khawatir: Pendidikan Nasional Terkikis Budaya Lokal, Kurikulum Dianggap Terlalu Barat0
• DPRD Kaltim Geram: Truk Tambang Jajah Jalan Umum, Warga Terancam Konflik Sosial dan Keselamatan0
• Pansus LKPJ DPRD Kaltim Beberkan Rekomendasi: Perbaikan Pajak Daerah dan Tata Kelola Keuangan0
• Sekwan DPRD Kaltim Gairahkan Semangat Kerja Pasca-Iduladha: Dorong Profesionalisme dan Percepatan Se0
• Sengketa Lahan di Samarinda Libatkan Keuskupan Agung, DPRD Kaltim Wanti-wanti Potensi Konflik Sosial0

Kebijakan baru ini, menurut Darlis, merupakan penyesuaian dari model penyaluran beasiswa sebelumnya yang bersifat bantuan langsung. Pendekatan saat ini dinilai lebih efisien dan sejalan dengan arahan gubernur baru yang menginginkan sistem pendidikan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan daerah.

“Kalau dulu, bantuan disalurkan per individu. Sekarang, langsung ke institusinya. Ini bentuk reformasi tata kelola beasiswa,” tambah Darlis.

Meskipun demikian, bantuan UKT ini belum dapat menjangkau seluruh mahasiswa. Karena keterbatasan anggaran, DPRD dan pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan mahasiswa baru di semester pertama.

“Untuk mahasiswa yang sudah semester 3 ke atas, memang belum bisa dibantu dulu. Kita realistis dengan kondisi fiskal,” ujar Darlis.

Meski ada perubahan skema, DPRD Kaltim menegaskan komitmen mereka terhadap dunia pendidikan tidak berubah. Darlis memastikan bahwa perubahan ini tetap menempatkan kepentingan rakyat dan akses pendidikan yang adil dan merata sebagai prioritas utama.

“Intinya bukan soal bentuk bantuannya, tapi bagaimana tetap berpihak pada akses pendidikan yang adil dan merata,” tutup Darlis. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)