ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dalam Rapat Paripurna ke-28 yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Senin (24/06/2024).

Dalam rapat tersebut, Ardiansyah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca Lainnya :

• Polemik Laporan Keuangan Kutai Timur: Pemerintah dan PDIP0
• Pemkab Kutim Respons Silpa Rp 1,77 Triliun: Evaluasi Kinerja Keuangan Diperketat0
• Pemerintah Kutim Siap Tingkatkan PAD: Ardiansyah Sulaiman Jawab Pandangan Fraksi Demokrat0
• Infrastruktur Berkualitas untuk Kutai Timur: Tanggapan Ardiansyah Sulaiman terhadap Pandangan Fraksi0
• DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat0

Ardiansyah juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memaksimalkan penyerapan anggaran secara cepat, tepat, dan terpadu.

Ia menyoroti perlunya mengantisipasi hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program.

"Bagi kesejahteraan masyarakat Kutim, kami fokus pada perencanaan strategis dan sinergitas dalam pelaksanaan program satuan kerja perangkat daerah, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kelancaran program," ujarnya.

Dalam rapat yang sama, anggota Fraksi KIR, Sobirin Bagus, menyampaikan catatan penting bagi pemerintah. Ia mendorong konsistensi berpedoman pada RPJMD yang telah disepakati, serta membuat target pencapaian yang maksimal dengan menggali kreativitas dan inovasi pendapatan alternatif.

“Prioritaskan penyerapan anggaran yang maksimal, cepat, tepat, dan terpadu untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” jelas Sobirin dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Kamis (13/06/2024) lalu. (Adv) 

Views: 593