ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kutai Timur pada Senin (24/06/2024) menjadi ajang bagi Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, untuk menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. 

Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah berjalan sesuai target. “Pada 2023, Pemkab Kutim memperoleh deviden dari BUMD yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Baca Lainnya :

• Infrastruktur Berkualitas untuk Kutai Timur: Tanggapan Ardiansyah Sulaiman terhadap Pandangan Fraksi0
• DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat0
• Sobirin Serukan Warga untuk Tidak Berkerumun Saat Kebakaran, Apa Alasannya?0
• Wabup Kukar Rendi Solihin Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tenggarong0
• 38 Personel Polres Bontang Naik Pangkat, Termasuk 1 PNS0

Selain itu, Ardiansyah menyoroti upaya penyelesaian kewajiban atau utang pemerintah daerah yang juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. “Pembayaran utang pemerintah daerah dilakukan sesuai ketentuan dan kami juga meningkatkan transparansi informasi publik agar lebih mudah diakses masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-27 DPRD Kutim pada Kamis (13/06/2024), Muhammad Amin dari Fraksi Demokrat mengungkapkan sejumlah catatan penting bagi pemerintah, salah satunya mengenai PAD yang jauh dari target. Dari target Rp787,53 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp352,46 miliar atau 44,76 persen. “Publik perlu tahu, apakah peningkatan PAD dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda, atau ada faktor lain yang lebih signifikan,” ungkap Amin.

Amin juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi PAD agar tidak hanya bergantung pada BUMD dan Perusda, tetapi juga optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. “Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah,” terangnya.

Dengan fokus pada peningkatan PAD dan optimalisasi berbagai sektor, pemerintah Kutim diharapkan mampu mencapai target yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Views: 472