- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kutai Timur, Mazwar. (Int)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Mazwar, mengusulkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Saat ini, perekaman identitas warga secara elektronik hanya dilakukan di tingkat kecamatan, yang dianggap kurang efektif.
"Kami ingin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim memiliki UPT yang secara khusus menangani perekaman e-KTP, sehingga tidak lagi dilakukan di masing-masing kecamatan," kata Mazwar kepada awak media.
Mazwar menjelaskan bahwa pembentukan UPT ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh e-KTP. Namun, ia menyadari bahwa realisasinya memerlukan biaya besar, termasuk untuk penyediaan kantor dan tenaga kerja yang memadai.
Baca Lainnya :
- Sobirin Serukan Warga untuk Tidak Berkerumun Saat Kebakaran, Apa Alasannya?0
- Wabup Kukar Rendi Solihin Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tenggarong0
- 38 Personel Polres Bontang Naik Pangkat, Termasuk 1 PNS0
- Markus Wolf: Sang \"Manusia Tanpa Wajah\" yang Mengguncang Intelijen Barat0
- Dialog Terbuka Pemkot Bontang Bersama Ketua RT Se-Kecamatan Bontang Barat0
DPRD Kutim, lanjut Mazwar, siap mendukung langkah pemerintah dalam pembentukan UPT ini. "Peningkatan pelayanan tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi tugas pemerintah daerah," ujarnya.
Mazwar menambahkan bahwa usulan pembentukan UPT ini bukan hal baru, tetapi hingga kini belum terealisasi. Anggota DPRD Kutim, termasuk dirinya, terus mengupayakan agar UPT tersebut segera terbentuk. Salah satu tujuan utamanya adalah menghilangkan peran calo atau perantara dalam pengurusan KTP.
"Kami sering mendapat laporan adanya penyalahgunaan jabatan oleh oknum tertentu. Hal-hal seperti ini harus dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dan diproses hukum," tegas Mazwar, politisi dari Partai Golkar.
Mazwar menegaskan bahwa aktivitas percaloan sangat merugikan masyarakat dan tidak dibenarkan. Dengan adanya UPT khusus, diharapkan proses pengurusan e-KTP bisa lebih transparan dan efisien, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik. (Adv)

Views: 714










.jpg)
