- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kutai Timur, Mazwar. (Int)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur, Mazwar, mengusulkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) khusus untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Saat ini, perekaman identitas warga secara elektronik hanya dilakukan di tingkat kecamatan, yang dianggap kurang efektif.
"Kami ingin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim memiliki UPT yang secara khusus menangani perekaman e-KTP, sehingga tidak lagi dilakukan di masing-masing kecamatan," kata Mazwar kepada awak media.
Mazwar menjelaskan bahwa pembentukan UPT ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh e-KTP. Namun, ia menyadari bahwa realisasinya memerlukan biaya besar, termasuk untuk penyediaan kantor dan tenaga kerja yang memadai.
Baca Lainnya :
- Sobirin Serukan Warga untuk Tidak Berkerumun Saat Kebakaran, Apa Alasannya?0
- Wabup Kukar Rendi Solihin Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tenggarong0
- 38 Personel Polres Bontang Naik Pangkat, Termasuk 1 PNS0
- Markus Wolf: Sang \"Manusia Tanpa Wajah\" yang Mengguncang Intelijen Barat0
- Dialog Terbuka Pemkot Bontang Bersama Ketua RT Se-Kecamatan Bontang Barat0
DPRD Kutim, lanjut Mazwar, siap mendukung langkah pemerintah dalam pembentukan UPT ini. "Peningkatan pelayanan tentu sangat membantu masyarakat dan menjadi tugas pemerintah daerah," ujarnya.
Mazwar menambahkan bahwa usulan pembentukan UPT ini bukan hal baru, tetapi hingga kini belum terealisasi. Anggota DPRD Kutim, termasuk dirinya, terus mengupayakan agar UPT tersebut segera terbentuk. Salah satu tujuan utamanya adalah menghilangkan peran calo atau perantara dalam pengurusan KTP.
"Kami sering mendapat laporan adanya penyalahgunaan jabatan oleh oknum tertentu. Hal-hal seperti ini harus dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dan diproses hukum," tegas Mazwar, politisi dari Partai Golkar.
Mazwar menegaskan bahwa aktivitas percaloan sangat merugikan masyarakat dan tidak dibenarkan. Dengan adanya UPT khusus, diharapkan proses pengurusan e-KTP bisa lebih transparan dan efisien, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik. (Adv)

Views: 714










.jpg)
