ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 pada Senin (24/06/2024).

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kutai Timur. Menanggapi hal tersebut, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperbaiki infrastruktur. “Kami akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik,” ungkap Ardiansyah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-28, Ardiansyah menyampaikan bahwa pemerintah juga akan fokus pada pengawasan pembangunan fisik, termasuk biaya pengelolaan gedung, bangunan, dan jalan. “Kualitas harus sesuai standar agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola barang milik daerah,” tambahnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat0
• Sobirin Serukan Warga untuk Tidak Berkerumun Saat Kebakaran, Apa Alasannya?0
• Wabup Kukar Rendi Solihin Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tenggarong0
• 38 Personel Polres Bontang Naik Pangkat, Termasuk 1 PNS0
• Markus Wolf: Sang \"Manusia Tanpa Wajah\" yang Mengguncang Intelijen Barat0

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 pada Kamis (13/06/2024), Fraksi Golkar yang diwakili Mazwar, menekankan sejumlah prioritas untuk pemerintah. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang komprehensif terhadap kegiatan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti jalan, gedung, dan irigasi pertanian. “Pengawasan harus mencakup kuantitas dan kualitas sesuai standar agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Mazwar juga mengingatkan perlunya percepatan penyelesaian proyek multi years sesuai skema yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya pemetaan masalah dan kendala teknis untuk memudahkan persiapan solusi alternatif jika terjadi hambatan di lapangan. “Perencanaan yang baik dan pemetaan masalah yang rinci akan memudahkan penanganan kendala,” ujarnya.

Selain itu, Mazwar menyoroti pengelolaan aset Pemkab Kutim yang mencapai Rp18 triliun. Ia mengingatkan bahwa aset tersebut, baik aset lancar, investasi, maupun aset tetap, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan komitmen ini, diharapkan infrastruktur di Kutai Timur akan semakin baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. (Adv) 

Views: 743