ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, merespons pandangan Fraksi Nasdem terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,77 triliun dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kutim pada Senin (24/06/2024). Evaluasi dari perencanaan hingga penganggaran belanja daerah menjadi fokus utama untuk mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah.

“Ke depan, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Ardiansyah.

Belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang mencapai Rp 7,54 triliun juga menjadi perhatian utama Fraksi Nasdem. “Kami terus berupaya agar semua rencana belanja dapat terlaksana dengan baik,” lanjutnya.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Kutim Siap Tingkatkan PAD: Ardiansyah Sulaiman Jawab Pandangan Fraksi Demokrat0
• Infrastruktur Berkualitas untuk Kutai Timur: Tanggapan Ardiansyah Sulaiman terhadap Pandangan Fraksi0
• DPRD Kutim Dorong Pembentukan UPT Khusus e-KTP, Usaha Pemberantasan Calo Menguat0
• Sobirin Serukan Warga untuk Tidak Berkerumun Saat Kebakaran, Apa Alasannya?0
• Wabup Kukar Rendi Solihin Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tenggarong0

Dalam Rapat Paripurna ke-27 pada Kamis (13/06/2024), perwakilan Fraksi Nasdem, Abaldus Badu, mencatat bahwa realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer mencapai 84 persen dari anggaran sebesar Rp 8,96 triliun. “Meskipun belum mencapai pagu anggaran, ini menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan pengelolaan belanja,” kata Abaldus.

Abaldus juga mencatat bahwa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 terealisasi 100 persen, masing-masing sebesar Rp 1,57 triliun dan Rp 46,5 miliar. “Ini mencerminkan perencanaan pembiayaan yang tepat, namun evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan,” ujarnya.

Saldo kas akhir tahun yang masih tinggi, sebesar Rp 1,77 triliun, menunjukkan adanya kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target. “Perlu kajian ulang dalam perencanaan untuk mengatasi hal ini,” tegas Abaldus.

Rinciannya adalah saldo kas daerah sebesar Rp 1,72 triliun, kas pada Bendahara Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp 42,85 miliar, kas pada Bendahara BOSNAS sebesar Rp 37,22 juta, dan kas pada bendahara penerimaan sebesar Rp 2,46 juta. (Adv) 

Views: 672