- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Antisipasi Marak Korupsi di Tubuh Perusda, Ketua Komisi II Minta Dilakukan Pembenahan Direksi

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listoyono menganggap perlunya pembenahan di dalam tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) di lingkup Pemprov Kaltim. Hal ini sebagai langkah mencegah terjadinya korupsi yang kian marak terjadi.
Menurutnya, maraknya kasus korupsi terhadap direksi perusda perlu menjadi perhatian pemerintah agar dalam pengelolaan perusahaan, jajaran direksi mampu bekerja dengan teliti serta mampu membawa perusda meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Perlu adanya pembaharuan di tubuh Perusda ini serta melakukan revitalisasi sehingga tidak dianggap tidur panjang dan kegiatannya harus jelas," kata Nidya, Senin (13/3/2023).
Baca Lainnya :
- APBD Kaltim Tahun 2023 Siapkan Rp 600 Miliar Untuk Penanganan Jalan dan Jembatan0
- Nidya Listiyono Harapkan Mahasiswa Menjadi Teladan Dari Penerapan Ilmu Pancasila0
- Veridiana: Masyarakat Hukum Adat Dilindungi Pemerintah0
- Hasil Reses Diharapkan Masuk ke Dalam RKPD0
- Galeri UMKM Diharap Jadi Wadah Pengembangan Usaha Rakyat0
Politikus muda Golkar ini menginginkan dalam tubuh direksi Perusda mampu meningkatkan performa untuk mengembangkan perusahaan, jika sebaliknya, maka harus bersedia untuk mengundurkan diri.
"Pemerintah juga sejauh ini terus melakukan penilaian secara proporsional dan transparan, sehingga sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing," tegasnya.
Adanya polemik yang terjadi di tubuh salah satu Perusda pun diharapkan terdapat kejelasan dalam penanganannya
"Tentunya kita berharap perusda segera melakukan pertanggungjawaban agar terus mengedepankan tranparansi dan akuntabel sehingga memberikan sumbangsih pada Kaltim," pungkasnya. (Ar/An/Adv)










.jpg)
