ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang menyebutkan di tahun 2023 telah disiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kaltim sebesar Rp600 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan.

Program penanganan jalan dan jembatan di fokuskan pada wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Berau, sebagaimana mencuat dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA), Minggu (12/3/2023).

"Ada sekitar Rp600 miliar yang nanti akan digelontorkan untuk penanganan jalan dan jembatan," ucap Veri.

Baca Lainnya :

• Nidya Listiyono Harapkan Mahasiswa Menjadi Teladan Dari Penerapan Ilmu Pancasila0
• Veridiana: Masyarakat Hukum Adat Dilindungi Pemerintah0
• Hasil Reses Diharapkan Masuk ke Dalam RKPD0
• Galeri UMKM Diharap Jadi Wadah Pengembangan Usaha Rakyat0
• Komisi III Rencanakan Tinjau Kondisi Jalan Nasional di Kaltim0

Program pembangunan jalan dan jembatan yang akan difokuskan kali ini dikarenakan dinilai cukup parah dan memerlukan penanganan yang segera. Seperti Jembatan Nibung, Kutim, yang menjadi penghubung antara Kaubun menuju Talisayan, Berau.

 "Anggaran untuk Jembatan Nibung kurang lebih sebesar Rp56 miliar, ini akan dikejar dalam waktu dekat," jelasnya.

Ia mengaku, masih banyak ruas jalan yang masih memerlukan perhatian dari Pemprov Kaltim, namun ada beberapa skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas PUPR-PERA Provinsi.

Ada jalan yang masih non status, kemudian ada pengalihan dari status provinsi menjadi kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga dalam tahun ini segmen jalan tersebut yang dikerjakan pada 2023 lebih terfokus ke wilayah Utara.

 "Kami juga minta pemerataan hanya saja terkendala dengan status, seperti PPU (Penajam Paser Utara) sudah banyak yang diambil oleh kewenangan IKN. Sedangkan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu)  belum ada jalan provinsi, yang ada hanya jalan non status. (Ar/An/Adv)