- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Alokasi Anggaran Pertanian Minim, DPRD Kaltim Sentil Visi Gubernur \'Kaltim Green\'

ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua Kaltim menyentil visi Gubernur Kaltim yakni Kaltim Green, dikarenakan alokasi anggaran pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sangat kecil, yaitu hanya 7 persen.
Samsun menerangkan alokasi anggaran untuk pertanian yang hanya 7 persen alias sebesar Rp117 miliar ini menjadi kendala untuk menjadikan Kaltim tahan pangan. Samsun menginginkan pertanian menjadi sektor unggulan nantinya.
“Ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim, sebab hanya sekitar tujuh persen dari total APBD provinsi, artinya, upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ucap Samsun, Kamis (2/3/2023).
Baca Lainnya :
- Pemprov Diminta Dewan Kaltim Persiapkan Infrastruktur Pembangunan SDM0
- Ada Rp10 Triliun Dana Nasional Untuk Jalan Dikucurkan di Kaltim0
- Wakil Ketua DPRD Kaltim Hadiri HUT ke-40 Desa Bukit Raya0
- DPRD Kaltim Berencana Tengahi Polemik Dugaan Sengketa Lahan di Balikpapan0
- Persetujuan Substansi Terbit, Pansus RTRW Kaltim Jadwalkan Agenda Pengesahan0
Untuk mewujudkan 'Kaltim Green' sesuai visi dan misi Gubernur Kaltim maka alokasi anggaran pertanian seharusnya sebesar 20 persen dari total APBD, sama halnya dengan pendidikan dan kesehatan.
Politikus PDIP itu mengatakan bahwa Pemprov saat ini hanya berkoar-koar untuk mewujudkan 'Kaltim Green' dan juga bercita-cita mendaulatkan pangan di Kaltim.
"Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak sejalan dengan mengalokasikan sektor yang ingin diunggulkan dengan nilai yang sedikit, maka jauh dari harapan," ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu," tegasnya.
Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sektor pertanian akan sangat vital dan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan. Sebab, Kaltim memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Dengan hadirnya IKN adalah momentum bagi Kaltim untuk merebut peluang besar dalam sektor pertanian
Pemenuhan pangan tentu akan besar nantinya, lantas saatnya untuk membaca peluang dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal. Perlu ada sektor yang ramah lingkungan, salah satunya pertanian tanaman pangan.
“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” tandas Samsun.
"Swasembada pangan di IKN adalah suatu hal yang mesti dipikirkan, jika memang ingi mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas untuk kebutuhan pertanian, sebagai cermin visi misi Pemerintah Daerah," tandasnya. (Ar/Adv)










.jpg)
