‎Analognews.id, BONTANG - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mendorong adanya evaluasi terhadap luas wilayah Kota Bontang di tengah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak daerah.

‎Hal itu disampaikan Agus Haris saat menghadiri kegiatan pemeriksaan administrasi dan lapangan pajak daerah terhadap sejumlah perusahaan di Kota Bontang dan sekitarnya. Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim, aparat penegak hukum, serta sejumlah perusahaan dan kontraktor.

‎Agus Haris menilai evaluasi luas wilayah penting dilakukan dengan mempertimbangkan posisi Bontang sebagai kota industri dan jasa. Menurutnya, aktivitas industri dari wilayah sekitar turut memberikan dampak terhadap infrastruktur dan pelayanan di Kota Bontang.‎

Baca Lainnya :

• Kemarau Melanda, Agus Haris Imbau Warga Bontang Hemat Air0
• Cegah Karhutla Meluas, Neni Tegaskan Warga Dilarang Bakar Lahan0
• Karhutla Bontang Melonjak, AH : 26 Titik Terbakar Capai 25 Hektare0
• Neni Soroti Parkir Tepi Jalan, Pemkot Bontang Siapkan Sistem Digital untuk Tekan Kebocoran PAD0
• Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Bontang Berlangsung Khidmat0

‎“Sudah waktunya kita memeriksa ulang atau melihat ulang kondisi riil masing-masing luas wilayah 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini. Secara khusus Kota Bontang, karena Kota Bontang adalah kota industri dan kota jasa,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).

‎Ia menjelaskan, Bontang berada di antara wilayah Kutai Timur dan Kutai Kartanegara serta menjadi salah satu jalur perlintasan dan akses logistik. Kondisi tersebut membuat aktivitas dari luar wilayah turut memberikan beban terhadap infrastruktur dan fasilitas umum di Bontang.

‎“Banyak fasilitas-fasilitas umum, khususnya ruas jalan kami, menjadi korban dari adanya aktivitas industri, baik industri dari Kutai Timur maupun Kutai Kartanegara,” katanya.

‎Agus Haris berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi, khususnya dalam pembahasan kebijakan tata ruang dan pembagian kewenangan antardaerah.

‎Ia juga menyinggung kaitan antara tata ruang, aktivitas badan usaha, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, masih terdapat badan usaha yang beraktivitas di Bontang tetapi belum seluruhnya terdata secara optimal dalam sistem daerah.

‎“Ini harus ada kerja sama antara provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, bicara soal dunia usaha yang berusaha di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Ini penting kita perhatikan sama-sama,” jelasnya.

‎Agus Haris menyambut baik pemeriksaan administrasi dan lapangan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia meminta hasil pendataan terhadap perusahaan yang belum patuh dapat dikoordinasikan dengan Pemkot Bontang apabila perusahaan tersebut berada dalam wilayah administrasi Bontang.

‎“Kalau itu berada di wilayah administrasi hukum Pemerintah Kota Bontang, kita coba koordinasikan. Bukan menagih, tapi mari kita kerja sama,” tegasnya.

‎Menurut Agus Haris, kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah dan pelaku usaha dinilai perlu memiliki komitmen yang sama dalam memenuhi kewajiban sesuai aturan.

‎“Pajak dan perusahaan ini adalah bagian daripada suksesnya sebuah pembangunan di daerah,” ucapnya.

‎Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Agus berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan data yang lebih akurat mengenai potensi dan kepatuhan pajak perusahaan di Bontang.

‎Agus Haris menambahkan, Pemkot Bontang siap membantu proses koordinasi selama kegiatan pemeriksaan berlangsung. Terlebih, tim pemeriksaan disebut akan berada di Bontang selama kurang lebih sepekan.

‎“Kita pastikan data yang kita miliki, lalu kita hitung betul-betul berapa perkiraan pendapatan dari teman-teman perusahaan yang ada di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di wilayah administrasi Kota Bontang,” tandasnya.