Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menaruh perhatian khusus pada pengelolaan retribusi parkir, terutama parkir di tepi jalan yang dinilai masih memiliki celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pembenahan sektor parkir menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu langkah yang tengah didorong yakni mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran menggunakan karcis.

Menurut Neni, pengelolaan parkir perlu diarahkan pada sistem yang mampu mencatat transaksi secara lebih akurat. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui potensi penerimaan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembayaran yang masuk.

Baca Lainnya :

• Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Bontang Berlangsung Khidmat0
• Neni Minta Bontang Kuala Dijaga sebagai Kawasan Wisata dan Ruang Publik0
• Kirab Bendera Merah Putih di Bontang Kuala, Wali Kota Ajak Warga Perkuat Gotong Royong0
• Agus Haris Dorong Kementerian Cek Kajian Rute Laut untuk Perkuat Logistik Bontang0
• Usai Keluhan MBG, Pemkot Bontang Bedah Proses Produksi Dua SPPG0

“Yang perlu kita benahi sekarang bagaimana transaksi parkir itu benar-benar tercatat. Jadi pemerintah bisa melihat berapa yang masuk dan masyarakat juga mendapatkan layanan yang lebih jelas,” kata Neni, Senin (24/8/2026).

Ia menyebut, penerapan sistem digital menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji Pemkot Bontang. Digitalisasi dinilai dapat mempersempit celah terjadinya transaksi yang tidak tercatat karena pembayaran dapat terekam dalam sistem.

Selain parkir di ruang publik, Pemkot Bontang juga tengah mempelajari kemungkinan penerapan sistem pembayaran digital di area parkir RSUD Taman Husada.

Neni berharap penerapan sistem tersebut nantinya tidak hanya meningkatkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan data yang dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi penerimaan retribusi parkir.

“Kalau sistemnya sudah terukur, kita bisa lebih mudah melakukan evaluasi. Dari situ kelihatan potensi penerimaannya dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran juga terus dikembangkan pada sejumlah sektor pajak daerah. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan transaksi melalui dashboard yang tersedia.

Namun, Neni menilai pembenahan penerimaan daerah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting, khususnya dalam pembayaran PBB.

Pemkot Bontang, lanjutnya, akan melakukan pembenahan secara bertahap sesuai dengan sektor yang memiliki potensi penerimaan cukup besar. Parkir menjadi salah satu sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Ini bukan hanya soal memasang sistem, tetapi bagaimana pengelolaannya menjadi lebih tertib dan hasilnya benar-benar kembali untuk kepentingan pembangunan daerah,” pungkasnya.