SAMARINDA – Aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD Kota Samarinda pada masa sidang ketiga Tahun 2025 menunjukkan masih kuatnya kebutuhan akan layanan dasar di lingkungan permukiman. DPRD menilai, pembangunan kota yang terus berjalan belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang dirasakan warga.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dasar. Mulai dari ketersediaan air bersih, sistem drainase lingkungan, hingga penerangan jalan menjadi keluhan yang paling sering disampaikan.

Menurut Arif, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan kualitas layanan antarwilayah, terutama di kawasan permukiman yang berada di luar pusat kota. Dampaknya tidak hanya pada kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat.

Baca Lainnya :

• DPRD Dorong Penataan Ulang Fungsi Citra Niaga sebagai Ruang Publik Kota0
• DPRD Dorong Optimalisasi Citra Niaga sebagai Ruang Publik dan Penggerak Ekonomi Kreatif0
• Dewan Samarinda Minta Evaluasi Menyeluruh Proyek Strategis, Akuntabilitas Anggaran Ditekankan0
• Dewan Samarinda Soroti Layanan SPBU, Penambahan Jam Operasional Dinilai Lebih Mendesak0
• Keuntungan Sewa Mobil saat Liburan di Semarang bagi Wisatawan0

“Ketika warga masih berbicara soal air bersih, parit, dan lampu jalan, itu menandakan bahwa layanan dasar belum sepenuhnya merata,” ujarnya usai rapat paripurna internal DPRD Samarinda, Senin (15/12/2025).

Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Sungai Kunjang yang hingga kini masih menghadapi persoalan infrastruktur lingkungan. Drainase yang belum optimal serta minimnya penerangan jalan dinilai memengaruhi aktivitas dan mobilitas warga sehari-hari.

Arif menambahkan, meskipun agenda reses membuka ruang bagi beragam usulan, kebutuhan infrastruktur lingkungan tetap mendominasi. Menurutnya, hal tersebut wajar karena manfaat perbaikan sarana dasar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dalam setiap reses, warga hampir selalu kembali pada kebutuhan dasar. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah kota,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

DPRD berharap aspirasi masyarakat tersebut menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.

“Pembangunan kota tidak boleh melompat terlalu jauh, sementara kebutuhan dasar warga belum tuntas,” tegas Arif.