SAMARINDA – Penambahan anggaran pada proyek Teras Samarinda tahap II menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Dewan menilai kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis pemerintah kota.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan bahwa setiap tambahan biaya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurutnya, proyek strategis dengan nilai anggaran besar menuntut perencanaan yang presisi dan pengawasan yang ketat sejak awal.

Ia menjelaskan bahwa perubahan metode kerja yang memicu kenaikan anggaran seharusnya telah diperhitungkan dalam perencanaan awal. Ketika penyesuaian teknis baru muncul di tengah jalan, hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam kajian yang disusun oleh konsultan.

Baca Lainnya :

• Dewan Samarinda Soroti Layanan SPBU, Penambahan Jam Operasional Dinilai Lebih Mendesak0
• Keuntungan Sewa Mobil saat Liburan di Semarang bagi Wisatawan0
• Revisi Pajak dan Retribusi Dibahas, DPRD Samarinda Minta OPD Lebih Selektif0
• DPRD Samarinda Tegaskan Revisi Retribusi Harus Lindungi Masyarakat Kecil0
• Revisi Pajak dan Retribusi Daerah, DPRD Samarinda Dorong Kebijakan Lebih Berpihak ke Warga0

Rohim mengungkapkan bahwa pola penambahan anggaran dan revisi desain bukan hal baru dalam sejumlah proyek besar di Samarinda. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam manajemen proyek dan pengendalian anggaran.

“Kita tidak bisa terus-menerus menormalisasi tambahan anggaran. Ini bukan sekadar soal teknis lapangan, tapi soal kualitas perencanaan dan pengawasan,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

Ia menambahkan, perencanaan yang kurang matang berisiko menekan kapasitas fiskal daerah. Jika anggaran terus terserap untuk menutup kekurangan perencanaan, maka program lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpotensi terabaikan.

Komisi III DPRD Samarinda akan meminta penjelasan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terkait mekanisme perencanaan proyek serta peran konsultan perencana. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

Menurut Rohim, konsultan memiliki posisi strategis dalam memastikan proyek berjalan sesuai target biaya, mutu, dan waktu. Oleh karena itu, proses seleksi dan pengawasannya harus dilakukan secara ketat dan profesional.

“Ini menyangkut kredibilitas pembangunan daerah. Jangan sampai proyek strategis justru meninggalkan catatan buruk dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.

DPRD berharap setiap proyek besar ke depan disiapkan dengan perencanaan yang komprehensif dan pengawasan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.